Cegah Pencucian Uang, BPKP dan PPATK Sepakati Kerja Sama Pertukaran Informasi

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari pada kegiatan Pembaharuan Nota Kesepahaman antara BPKP dengan PPATK Tahun 2021 di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Turut hadir, para Deputi Kepala BPKP, Sekretaris Utama BPKP, Deputi Pemberantasan PPATK, Deputi Pencegahan PPATK dan para pejabat eselon 2 di kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Dian menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK telah diberikan mandat terhadap 26 jenis tindak kejahatan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan terorisme.

“PPATK hingga saat ini telah menyampaikan ribuan analisis kepada Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP dan juga KPK”, ungkapnya. Ia juga menjelaskan bahwa KPK telah melakukan serangkaian penangkapan dan OTT, namun hal tersebut tidak membuat tindak korupsi menurun, bahkan meningkat baik di tingkat pusat dan daerah. Demikian ia menilai perlunya terobosan untuk penanganan korupsi secara sistemik. Yang darurat adalah bagaimana BPKP dan PPATK memiliki mekanisme kerja sama secara terus-menerus dengan semua lembaga yang terkait dalam penanganan korupsi sehingga memungkinkan pertukaran informasi rahasia dengan lebih cepat, tepat waktu, dan efektif, tanpa barrier.

Harapan Dian, kerja sama BPKP dan PPATK merupakan upaya bersama untuk saling memperkaya pengetahuan dan potensi kedua lembaga melalui kerja sama yang terukur, menyusun strategi dan langkah-langkah lanjutan, serta menargetkan segala sesuatu dengan jelas.

Selaras dengan hal tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam arahannya menyambut ajakan bersinergi antara kedua pihak. Menurut Yusuf Ateh, di masa pemulihan ekonomi ini rawan terjadi kecurangan, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial. Dengan bersinergi, BPKP memiliki posisi yang kuat untuk mengetahui persis posisi penyimpangan uang negara.

Kemudian, Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa BPKP dengan PPATK akan saling mendukung dan melengkapi. “Sepakat mengawal kebocoran uang negara, BPKP akan meningkatkan kapasitas digital forensic pada tahun ini,” pungkasnya.

(Tim Kominfo)