Deputi Bidang Investigasi

Berita Seputar Deputi Bidang Investigasi

BSN Mendukung BPKP untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
18 April 2018 21:36:52 / investigasi / dibaca: 131 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

"Saat ini BPKP sedang menyusun instrumen pengawasan untuk mencegah korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemda/Korporasi yang mengacu pada SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan” Direktur Investigasi BUMN dan BUMD BPKP, Agustina Arumsari saat melakukan audiensi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di kantor BSN pada Rabu 18 April 2018.

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 27 berisi "Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli". Oleh sebab itu, Agustina Arumsari, Direktur Investigasi BUMN dan BUMD, menyusun instrumen pengawasan untuk mencegah korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemda/Korporasi yang mengacu pada SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

 

Untuk merealisasikan instrumen pengawasan tersebut, Agustina Arumsari bersama tim berkunjung ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada hari Rabu 18 April 2018. Zakiyah, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN, menyambut baik tim dari BPKP tersebut. Dalam kunjungannya, Agustina Arumsari memaparkan bahwa BPKP sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi yang disebut Fraud Control Plan (FCP). Dalam proses pengembangan tersebut, BPKP akan memasukkan SNI ISO 37001:2016 kedalam FCP.

 

Zakiyah menjelaskan beberapa manfaat penerapan SNI ISO 37001:2016. Manfaat tersebut antara lain dapat meningkatkan kontrol, memberi kepastian (bagi manajemen dan pemegang saham), bukti pengadilan (untuk persidangan), keandalan perusahaan, menjaga reputasi, serta menembus taraf internasional. Zakiyah menekankan pentingnya pembinaan standardisasi dan menyambut baik atas rencana dari BPKP yang akan memasukkan SNI ISO 37001:2016 kedalam FCP. Zakiyah menegaskan bahwa BSN siap bekerja sama dengan BPKP untuk membina dan menerapkan standar, khususnya terkait SNI ISO 37001:2016.

Sumber: http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/9240/bsn-dukung-bpkp-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan#.WtdImy5ua00

^DBI_Admin_Dms^



Share      

Berita Terkait:

16 Maret 2015 11:26:58 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Semiloka Kewenangan BPKP dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
01 Mei 2013 10:52:04 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Prof. Eddy Mulyadi, “Hindari motif untuk memperkaya diri sendiri”
30 Nopember 2011 13:04:48 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Audit Itu Kebutuhan
15 Nopember 2011 13:58:07 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Rakor Investigasi Wilayah Tengah
14 Juni 2011 00:54:14 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Oleh-oleh dari Konferensi UNCAC ke-2 di Bali