Deputi Bidang Investigasi

Berita Seputar Deputi Bidang Investigasi

Diskusi Panel Mewujudkan Sinergi Antar-Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait (Hakordia)
15 Desember 2021 11:35:43 / investigasi / dibaca: 160 kali / Kat: Audit

Halo Sobwas!

Mengutip arahan Presiden pada acara Rakornaswasin tahun 2020, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari kembali mengingatkan pentingnya membangun tata kelola yang baik dan memberantas korupsi dengan mengedepankan upaya pencegahan, penegakan hukum yang profesional dan kolaborasi antara manajemen, lembaga pengawasan internal, Eksternal auditor dan Aparat Penegak Hukum. Hal tersebut disampaikan melalui paparan singkat dalam Diskusi Panel Mewujudkan Sinergi Antar-Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait, Senin (6/12) di Kantor Kepolisian Daerah Riau, Pekanbaru yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
15 Desember 2021 11:27:27 / investigasi / dibaca: 159 kali / Kat: Audit

Halo Sobwas DBI….
Tanggal 17 November 2021,Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjadi narasumber Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Peserta pelatihan adalah aparat penegak hukum wilayah Jawa Timur, Perwakilan BPK RI dan BPKP Jawa Timur.

Pelatihan dan Sertifikasi Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
15 Desember 2021 11:21:09 / investigasi / dibaca: 155 kali / Kat: Audit

Senin (1/11/21), Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari telah membuka secara resmi Pelatihan dan Sertifikasi Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Batch I, II, III BPKP Tahun 2021. Turut hadir dalam pembukaan, General Manager Inixindo Bandung, Hani Melyani, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang diwakili oleh Koordinator Diklat, Harry Bowo dan Koordinator Forensik Digital dan Pengembangan Kapabilitas Pengawasan Bidang Investigasi, Totok Prihantoro.


Arsip Berita
Kata Pengantar

“ Selamat  Datang   di Website  Deputi   Bidang  Investigasi”

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami hadirkan Website untuk menyajikan informasi kepada stakeholder mengenai kinerja Deputi Bidang Investigasi. Deputi Bidang Investigasi BPKP aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan misi pertama BPKP, menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.  

Deputi Bidang Investigasi BPKP melaksanakan tugas-tugas yang cukup luas, meliputi  audit investigasi, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Selain itu Deputi Bidang Investigasi juga berperan aktif dalam pencegahan korupsi melalui evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuian harga, audit klaim, Fraud Control Plan, sosialisasi anti korupsi, dan pengkajian atau peraturan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

DeputiBidang Investigasi senantiasa berkomitmen untuk ikut serta mencegah dan memberantas korupsi. Untuk itu, kami mengharapkan peran serta anda, pembaca, membantu tugas-tugas Deputi Bidang Investigasi. Masukan dan kritikan kami butuhkan  dalam meningkatkan  kinerja  Bidang  Investigasi sekaligus membangun trust  masyarakat khususnya Bidang Investigasi dan BPKP pada umumnya. 

Terima kasih anda telah berkunjung di  Website kami.

 

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi,

 

Profil Risiko Deputi Bidang Investigasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Namun untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisai.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 13 ayat 1 yang mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Deputi Bidang Investigasi melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.