Berita Seputar Deputi Bidang Investigasi

Semiloka kewenangan BPKP dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan di Aula Ghandi Lantai 2 BPKP dimulai pada pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh seluruh pegawai BPKP yang berasal dari berbagai unit dan paparan nara sumber didatangkan dari KPK,Jampidsus,dan Ka Bareskrim yang dimoderatori oleh Bapak Triyono Haryanto (Kepala Biro Hukum).

Arumsari, Totok P., Iswahyudi, Mucharor dan Akib P. *

Pengadaan barang/jasa secara elektronik berpotensi menghemat anggaran sebesar 70 triliun rupiah setiap tahun (Wakil Presiden Budiono).Salah satu manfaat e-procurement adalah untuk mencegah adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti korupsi (Kepala LKPP)

“Saya instruksikan kepada seluruh Kepala Bidang/Koordinator Bidang Investigasi di Perwakilan, Direktur dan Kasubdit pada Deputi Investigasi untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kinerja dan kualitas audit keinvestigasian dan tidak mempermasalahkan kewenangan BPKP dalam pelaksanaan tugas-tugas keinvetigasian”, demikian arahan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Selanjutnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi menekankan bahwa kewenangan BPKP dalam rangka pelaksanaan kegiatan keinvestigasian, khususnya untuk memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara, saat ini sudah cukup. Dengan demikian, kepada perwakilan-perwakilan BPKP diminta untuk tidak perlu khawatir dengan adanya gugatan terhadap hasil audit BPKP, yang penting audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar, prosedur dan pedoman yang ada.