Pedoman Audit Khusus

• Pedoman ini lebih memfokuskan pada kasus TP/TGR, kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No. 30/1980), kasus pelanggaran PP No. 10/1983, dan kasus pelanggaran etika (aturan perilaku) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Untuk kasus TPK dan Perdata mengacu kepada Pedoman Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP.

• Pedoman ini berisi rangkaian prosedur penanganan kasus, dari tahap penelahaan informasi awal sampai dengan pemantauan pelaksanaan tindak lanjutnya. Audit khusus pada umumnya dilakukan karena adanya informasi awal yang berasal dari:

  1. Surat pengaduan masyarakat melalui disposisi Kepala BPKP atau diterima langsung oleh Inspektur BPKP.
  2. Pengembangan dari temuan audit/evaluasi reguler yang sedang/telah dilakukan.
  3. Permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan BPKP.
  4. Audit khusus dilaksanakan setelah ada disposisi Kepala BPKP

• Untuk penanganan informasi awal, dibentuk Tim Penelaahan Surat Pengaduan melalui Memo/ST Non Pemeriksaan dari Inspektur. Tim bertugas menelaah kecukupan informasi awal dalam rangka memberikan masukan kepada Inspektur berupa simpulan Cukup / Tidak Cukup alasan dilakukan audit khusus, dengan mempertimbangkan materi dan kelengkapan informasi, serta potensi kebenaran pengaduan.