Inspektorat

Berita Seputar Inspektorat

Entry Meeting, Pemaparan Area Perubahan kepada Tim Evalusi RB dan SAKIP
17 September 2018 16:34:53 / Inspektorat2 / dibaca: 523 kali / Kat: Evaluasi

Jakarta (12/09) – Inspektur BPKP Buntoro mengungkapkan bahwa kenaikan signifikan terdapat pada area perubahan penataan tata laksana dan penguatan pengawasan pada evalausi tahun 2017 “Selanjutnya penilaian BPK atas Laporan Keuangan BPKP, kita mendapatkan  opini WTP dari BPK sepuluh kali berturut-turut,” lanjutnya.

Hal itu disampaikan Buntoro pada pelaksanaan entry meeting Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB di ruang rapat lantai 3 gedung BPKP Pusat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah  Gatot Darmasto, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin, Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia, dan seluruh tim Pokja RB di lingkungan BPKP. Pada pertemuan tersebut disampaikan pemaparan dari masing-masing ketua pokja area perubahan kepada Tim Evaluasi dari KemenPAN-RB.

Kapusdiklatwas Djoko Prihardono yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa inovasi yang dilakukan guna peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ialah dengan diadakannya pembelajaran klasikal dan e-learning. “Kalau yang kelas klasikal ada keterbatasan waktu, keterbatasan kelas fisik, widyaiswara yang mengajar. Kemudian kami coba mengembangkan e-learning membuka kesempatan belajar yang lebih luas karena tidak dibatasi waktu dan tempat untuk belajar,” tuturnya. Djoko juga menambahkan bahwa Pusdiklatwas sudah memulai Massive Open Online Courses (MOOC) yang kini sedang berlangsung dengan tema Audit Internal Berbasis Risiko dan mengakomodir sebanyak 176 peserta.

Selain itu, perkembangan terkait area perubahan juga disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Achdiman Kartadimadja. “Alhamdulillah tahun ini kita mendapat penghargaan sebagai pengelola kepegawaian terbaik,” ungkapnya. Ia pun menjelaskan bahwa penerimaan pegawai baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tetap mengikuti aturan Permenpan RB, baik itu dari segi fomasi maupun tata cara. Selain itu, Achdiman juga menyampaikan bahwa pihaknya tahun ini akan membuat Peraturan Kepala mengenai Penilaian Kerja Individu. “Ada tiga hal yang dinilai disitu, GDN, PPK PNS, dan produktivitas. Tiga hal ini lah yang nanti akan mempengaruhi nilai tukin (tunjangan kinerja – red) masing-masing,” tambahnya.

Selanjutnya, Buntoro memaparkan terkait penguatan pengawasan.  Terdapat tujuh area dalam penguatan pengawasan, yaitu gratifikasi, SPIP, Humas, WBS, benturan kepentingan, zona integritas, dan APIP. “Untuk gratifikasi dan benturan kepentingan kita sudah lakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Perka 33 Tahun 2014 secara berkala. Untuk benturan kepentingan juga demikian. Setiap Senin kita bacakan mengenai aturan perilaku, doa bersama dan arahan informasi yang kira-kira penting untuk kita jalankan, Hal ini dilaksanakan di seluruh Perwakilan BPKP dan Kantor Pusat” jelas Buntoro.

 

Humas Inspektorat/tan-gita

 
 


Share      

Berita Terkait:

13 September 2018 17:23:59 / Inspektorat2 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Reformasi Birokrasi di BPKP
24 Maret 2014 16:16:24 / inspektorat / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Reviu LK BPKP TA 2013