Inspektorat

Berita Seputar Inspektorat

Inspektorat Harus Mampu Menjadi Early Warning System
29 Maret 2017 09:36:46 / Inspektorat2 / dibaca: 131 kali / Kat: Sosialisasi

Inti dari Reformasi Birokrasi adalah perubahan perilaku sebagai budaya organisasi, bukan hanya pengumpulan dokumen formal saja,” demikian papar Inspektur BPKP Buntoro, saat memberikan paparannya dalam Rapat Kerja Kesekretariatutamaan di Aula Timur Gedung Pusat BPKP (22/03)

Kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Pusat, Kepala Biro dan pejabat Struktural BPKP di lingkungan Kesestamaan tersebut, dilaksanakan selama dua hari (22-23/03), dengan tema “Manajemen Sumber Daya yang Efektif dan Efisien Dalam Rangka Mendukung Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional.”

Buntoro yang mendapat kesempatan pamungkas dalam diskusi panel di hari pertama, menjelaskan bahwa ketidakmampuan dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup merupakan risiko penugasan yang harus mendapat perhatian. “Sebagai contoh saat terbitnya laporan akuntan KAP yang dipakai sebagai acuan investor pasar modal dalam pengambilan keputusan, dikenakan penalti oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Penalti dikenakan berdasarkan investigasi PCAOB karena laporan mereka tanpa bukti audit yang cukup,” jelasnya.

Risiko berikutnya menurut Buntoro adalah risiko hukum, risiko independensi lembaga dan risiko reputasi BPKP

Dalam paparan tersebut, Buntoro juga menjelaskan hasil survei eksternal di masyarakat yang ternyata kurang mengetahui keberadaan BPKP. "Sehingga BPKP perlu meningkatkan pengenalan keberadaan  tentang BPKP untuk masyarakat lebih luas," lanjutnya.

Buntoro juga mengusulkan agar BPKP melakukan kegiatan  semacam “Corporate Social Responsibility (CSR)” seperti  pelatihan akuntansi sederhana untuk para pedagang/UMKM dan  pada pengelolaan keuangan Mesjid, Gereja atau Tempat Peribadatan lainnya.

Di akhir paparan Buntoro menjelaskan, BPKP perlu menyesuaikan SOP dengan standar AAIPI. “Sehingga dalam standar tersebut mampu mengungkapkan adanya fraud atau kecurangan, dan mampu memitigasi risiko tersebut dalam pelaksanaan penugasan. Untuk itu, Inspektorat harus mampu memberikan sistem peringatan dini bagi Pimpinan, bila ada potensi penyimpangan, maka Inspektorat melaporkan dan merekomendasi solusi alternatif untuk memitigasinya,” pungkasnya.    

 

(Humas Inspektorat/tan-ron)



Share      

Berita Terkait:

01 Pebruari 2017 16:32:58 / Inspektorat2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Inspektorat BPKP Waspadai Pungli


PROFIL INSPEKTORAT
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
Kata Pengantar
Visi dan Misi
PRODUK
Audit Operasional
Audit Khusus
Evaluasi Lakip
Evaluasi Kinerja
SPIP
Grand Design
Penilaian Risiko
Pernyataan Kepatuhan
INFORMASI PUBLIK
Laporan Keuangan
LAPKIN
Penetapan Kinerja
Renstra
Audit Charter
Alamat Kontak
INSPEKTORAT BPKP
Gedung BPKP Pusat, Lantai 7
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 859 100 31 Ext.0702 atau
Fax. (021) 859 101 47
Email : inspektorat@bpkp.go.id