Inspektorat

Berita Seputar Inspektorat

Inspektorat BPKP Waspadai Pungli
01 Pebruari 2017 16:32:58 / Inspektorat2 / dibaca: 255 kali / Kat: Sosialisasi

“Terkait Saber Pungli, Inspektorat BPKP telah melakukan langkah-langkah guna mendukung kegiatan tersebut,” demikian jelas Inspektur BPKP Achdiman Kartadimadja saat menjadi moderator dalam Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), di Aula Gandhi Gedung Kantor BPKP Pusat Lantai 2 Jl. Pramuka no. 33 Jakarta (26/01).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2017 yang diikuti oleh para pejabat struktural BPKP Perwakilan seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Brigjen. Pol. Ghufron antara lain menjelaskan mengenai tujuh kewenangan Satgas Saber Pungli, yaitu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, mengumpulkan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P) dan pihak lain dengan menggunakan teknologi informasi, serta mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.

“Kewenangan selanjutnya adalah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), memberi rekomendasi kepada pimpinan K/L/P untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan K/L/P, serta melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar,” jelas Ghufron.

Gufron menjelaskan bahwa dari kegiatan Satgas Saber Pungli selama tiga bulan, telah melakukan OTT sebanyak 82 kasus. “Hal ini dapat dilakukan berkat adanya aduan dari masyarakat, dimana total laporan yang masuk ke posko Satgas Saber Pungli sebanyak 22.579 laporan,” paparnya.

“Ada berbagai sarana untuk melaporkan adanya pungli, antara lain melalui email, aplikasi, ataupun short massage service (SMS), yang menunjukkan antusiasme masyarakat. Namun tidak semua laporan layak untuk ditangani karena ketidakjelasan informasi yang diberikan,” terang Ghufron.

Dalam sesi tanya jawab, ada seorang peserta yang menanyakan mengenai  adanya aduan yang bukan merupakan pelayanan public. Terkait hal ini, Ghufron menjelaskan bahwa Presiden juga menjelaskan bahwa ada indikasi jual beli jabatan, hal ini harus dihentikan, dan ini menjadi perhatian dari Satgas Saber pungli, demikian jelas Ghufron.

Di akhir sosialisasi, Achdiman menjelaskan bahwa Inspektorat BPKP telah melakukan berbagai langkah guna mendukung kegiatan kegiatan Saber Pungli, diantaranya adalah mapping risiko yang masih perlu pengayaan dari para Kepala Perwakilan. “Kami juga melakukan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli Pusat dalam penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok Saber Pungli,” jelas Achdiman.

Menurut Achdiman, Satgas Saber Pungli di masing-masing Perwakilan BPKP akan tergantung dari kebutuhan di Unit Kerja bersangkutan. “Dan Inspektorat sangat membutuhkan informasi tersebut setiap bulan dari seluruh Perwakilan BPKP,” pungkasnya.

 

Humas Inspektorat/tan-ron



Share      

Berita Terkait:

29 Maret 2017 09:36:46 / Inspektorat2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Inspektorat Harus Mampu Menjadi Early Warning System


PROFIL INSPEKTORAT
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tupoksi
Kata Pengantar
Visi dan Misi
PRODUK
Audit Operasional
Audit Khusus
Evaluasi Lakip
Evaluasi Kinerja
SPIP
Grand Design
Penilaian Risiko
Pernyataan Kepatuhan
INFORMASI PUBLIK
Laporan Keuangan
LAPKIN
Penetapan Kinerja
Renstra
Audit Charter
Alamat Kontak
INSPEKTORAT BPKP
Gedung BPKP Pusat, Lantai 7
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 859 100 31 Ext.0702 atau
Fax. (021) 859 101 47
Email : inspektorat@bpkp.go.id