Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tugas dan Fungsi BPKP Gorontalo

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  2. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
  3. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
  4. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
  5. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan rencana dan program;
  2. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
  3. pelaksanaan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  4. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan bclanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan pemerintah daerah;
  5. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
  6. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
  7. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  8. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  9. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
  10. pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan;
  11. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan­-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
  12. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
  13. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
  14. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
 

Share