Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

BPKP Selalu Siap Mengawal Pertanian Di Gorontalo
14 Maret 2017 16:41:19 / gorontalo_admin / dibaca: 47 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Penyaluran bantuan benih ke titik bagi di Ketua kelompok tani dilaksanakan oleh penyedia barang yang ditunjuk oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK). 

Baca selengkapnya..
PBJ Rawan, KPA/PPK serta PPHP Harus Jadi Good People
10 Maret 2017 17:47:23 / gorontalo_admin / dibaca: 59 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Pejabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh menundang Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, LKPP, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan Polda Gorontalo dalam Workshop Strategi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Penguatan KPA/PPK serta PPHP yang bertempat di Aula Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo,9/3. 

Baca selengkapnya..
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN BPKP GORONTALO TAHUN 2016 KEPADA Pj. GUBERNUR GORONTALO
16 Pebruari 2017 15:48:35 / gorontalo_admin / dibaca: 111 kali / Kat: Evaluasi

Pembinaan dari Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ibarat treatment dalam rangka membantu membenahi pemerintah Provinsi Gorontalo agar lebih baik kedepannya. 

Baca selengkapnya..
BPKP Gorontalo Perkuat APIP Dalam Mereviu Tender PBJ, Penyerapan Anggaran, dan Dana Desa.
25 Januari 2017 14:10:21 / gorontalo_admin / dibaca: 114 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Dalam mengantisipasi rendahnya penyerapan anggaran pada Tahun 2017 dalam belanja barang dan modal yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan Workshop “ Riveu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Serta Riveu Tender Pra DPA Tahun Anggaran 2017 Oleh APIP Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. 

Baca selengkapnya..
Gorontalo Utara Gandeng BPKP Mengawal Dana Desa
25 Januari 2017 11:09:21 / gorontalo_admin / dibaca: 190 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

"BPKP memiliki peranan penting dalam mengawal tata kelola keuangan negara, termasuk didalamnya mengenai tata kelola keuangan desa. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan BPKP untuk perbaikan tata kelola keuangan desa, salah satunya melalui pengembangan dan penerapan aplikasi SISKEUDES" 

Baca selengkapnya..
 1 2 3 4 5 6 >  Last ›