Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Tupoksi

VISI DAN MISI

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN

 

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

 

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Banten”

 

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

 

Misi BPKP Perwakilan Provinsi Banten mengacu pada misi BPKP yang merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP Perwakilan Provinsi Banten adalah:

  1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Banten;
  2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Banten; dan
  3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Banten.

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Tugas pelaksanaan dan fungsi BPKP ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2002 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keppres Nomor 103 tahun 2001.

 

Tugas:

"Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Fungsi:

  1. penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
  2. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara
  3. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
  4. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/ wilayah;
  5. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
  6. evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  7. pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan intansi pemerintah lainnya;
  10. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
  11. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Sedangkan Tupoksi Perwakilan BPKP diatur lebih lanjut dengan SK Kepala BPKP Nomor : KEP-06.00.00-286/ K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Sesuai dengan SK tersebut, Kantor Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 


Share