Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Banten

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SISKEUDES VERSI 2.0 TAHUN ANGGARAN 2019
22 Pebruari 2019 15:06:14 / banten / dibaca: 388 kali / Kat: Audit

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 Tahun Anggaran 2019

WORKSHOP EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM TATAKELOLA KEUANGAN DESA DENGAN APLIKASI SISKEUDES VERSI 2.0 D
22 Pebruari 2019 10:50:19 / banten / dibaca: 230 kali / Kat: Audit

Workshop tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Tangerang H.Mad Romli. Beliau berharap dengan terselenggaranya acara ini mendapat hasil atau output posititf yang siginifikan, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, inovatif, transparan dan akuntabel

KUNJUNGAN WAKIL WALIKOTA SERANG DI KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
17 Januari 2019 15:58:50 / banten / dibaca: 320 kali / Kat: Audit

Dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut diharapkan BPKP dapat memberikan bantuan di bidang pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting untuk meningkatkan kwalitas tata kelola pemerintahan Kota Serang


Arsip Berita
Seputar Banten

 

Sejarah Banten   Kuliner Banten   Pejabat Struktural 
   

Tabloid Banten
 
Geografis Banten
 
Wisata Banten
   

 

Lensa Kamera

Penghargaan

Pengadaan Umum BPKP

Pengadaan Umum BPKP Tahun 2019 

Pedoman / Peraturan / SOP BPKP Banten

Pedoman / Peraturan / SOP BPKP Banten

A. BAGIAN TATA USAHA

  1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
    1. Monitoring dan Pengendalian Penugasan
    2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
    3. Validasi TPIII, Tindak Lanjut dan Surat Penegasan
    4. Penyusunan Laporan Berkala
    5. Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
    6. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
  2. SUB BAGIAN UMUM
    1. Pemeliharaan Inventris Kantor/ Fasilitas Gedung/ Kendaraan Dinas
    2. Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor
    3. Peminjaman Mobil Dinas
    4. Pengadaan Barang dan Jasa
    5. Pengelolaan dan Penggunaan Rumah Dinas
    6. Pengelolaan Kearsipan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II
    7. Pengeloalaan Pengamanan Kantor dan Lingkungannya
    8. Pengelolaan Poliklinik
    9. Pengelolaan Perpustakaan
    10. Penggunaan ATK/ Barang Habis Pakai
    11. Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara (BMN)
    12. Penyusunan/ Pengetikan / Pencetakan dan Penggandaan/ Penjilidan/Pengiriman Surat Dokumen dan Laporan
    13. Persuratan
    14. Prosedur Fotokopi Beban Kantor
    15. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website BPKP
  3. SUB BAGIAN KEUANGAN
    1. Pembayaran Gaji dan TKPKN
    2. Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan
    3. Pengajuan dan Pembayaran Tagihan-tagihan
    4. Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
    5. Pertanggungjawaban Anggaran
    6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
    7. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
    8. Pembayaran Gaji, Lembur, Uang Makan dan Honor
  4. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
    1. Pemrosesan Inpassing/ Penyesuaian Gaji Pokok
    2. Pengusulan Kenaikan Jabatan dan Alih Jabatan Fungsional Auditor
    3. Pembuatan DP3
    4. Pengajuan dan Persetujuan Cuti
    5. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen dan Kartu Askes
    6. Pengajuan Tunjangan Keluarga
    7. Pengusulan Pengangkatan Pertama JFA
    8. Pengusulan Pengangkatan Pertama JFAK
    9. Pengusulan Pembebasan Sementara dar JFA dan Pengangkatan Kembali kedalam JFA
    10. Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor (JFA)
    11. Pengelolaan Data Simpeg
    12. Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
    13. Penyusunan Laporan GDN
    14. Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
    15. Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)
    16. Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
    17. Pelaksanaan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
    18. Pengusulan /Pengajuan Peserta Diklat
    19. Pengusulan Pensiun Pegawai
    20. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
    21. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
    22. Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)
    23. Pembuatan SPMT/SPMJ
    24. Pengusulan  dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai
    25. Pemrosesan Permohonan Perkawinan dan Perceraian
    26. Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

B. BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

  1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang
  2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang IPP Berdasarkan PKPT
  3. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Penugasan dari  BPKP Pusat
  4. Pelaksanaan Pengawasan atas permintaan pihak ekstern
  5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan
  6. Penyusunan Laporan Berkala Bidang

C. BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

  1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang
  2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang APD Berdasarkan PKPT
  3. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan Penugasan dari  BPKP Pusat
  4. Pelaksanaan Pengawasan atas permintaan pihak ekstern
  5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan
  6. Penyusunan Laporan Berkala Bidang

D. BIDANG AKUNTAN NEGARA

  1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang
  2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang AN Berdasarkan PKPT
  3. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang AN berdasarkan Penugasan dari BPKP Pusat
  4. Pelaksanaan Pengawasan atas permintaan pihak ekstern
  5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan
  6. Penyusunan Laporan Berkala Bidang

E. BIDANG INVESTIGASI

  1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang
  2. Pelaksanaan Investigasi yang Berindikasi Merugikan Keuangan Negara atas Inisiatif BPKP
  3. Pelaksanaan Investigasi yang Berindikasi Merugikan Keuangan Negara Atas Permintaan Pihak Ekstern
  4. Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
  5. Bantuan Pemberian Keterangan Ahli
  6. Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Pemeriksaan yang Berindikasi KKN
  7. Pemantauan Kasus yang Diserahkan ke Penyidik
  8. Perbantuan Pengembangan Strategi Pemberantasan KKN
  9. Penelaahan Surat Pengaduan
  10. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil, Pengawasan yang Berindikasi TPK
  11. Penyusunan Laporan Berkala Bidang