Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Kedudukan

Perwakilan BPKP Berkedudukan di Ibu kota Provinsi , dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP

Tugas

a. Melasksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara

c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah

d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya, dan

e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

a. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

b. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/D dan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD

c. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasildan kintrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesui dengan ketentuan peraturan perundang undangan

e. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan /atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

f. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah

g. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/ badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis

h. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit dan penyesuaian harga audit dan klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberan keternagan ahli dan upaya pencegahan korupsi

i. pengorganisasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya

j. pelaksanaan sosialisasi pembmbingan dan konsultasi penyelenggaraaan SPI kepada instansi pemerintah pusat, pemda dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

k. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan

l. pembinaan kapabilitas APIP

m. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan

n. pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

 

 

 

 


Share