Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Kedudukan

Perwakilan BPKP Berkedudukan di Ibu kota Provinsi , dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP

Tugas

a. Melasksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara

c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah

d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya, dan

e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

a. penyiapan rencana dan program

b. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraaan SPIP

c. pengawasan terhadap pengeloalaan APBD dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah

d. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan atau lintas kementerian/lembaga/wilayah

e. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya

f. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

g. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

h, pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja instansi pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD

i. pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentiangan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

j. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesui dengan ketentuan peraturan perundang undangan

k. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, BUMN dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

l. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan, dan

m. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP

 

 

 

 


Share