Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembanguna daerah, yang dipimpin Koordinator Pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan

- Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan

- Pemantauan dan Evaluasi Hasil pengawasan dan;

- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan

Bidang APD memberikan layanan consulting pada Instansi Pemerintah Daerah, di wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa kegiatan:

1) Pengawasan Lintas Sektoral         

Evaluasi program lintas sektoral pembangunan daerah atas pengelolaan penyelenggaraan dan kerjasama daerah

2) Bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD  

Kegiatan yang akan dilakukan:      

  •    Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah melalui analisis struktur APBD tahun 2015
  •    Peningkatan akuntabilitas pemda melalui analisis keuangan daerah tahun 2012
  •    Penyusunan profil pemerintah daerah DKI Jakarta
  •    Pendampingan reviu laporan keuangan
  •    Peningkatan akuntabilitas pemda melalui kompilasi pemerataan atas LKPD tahun 2017 berdasarkan audit BPK

3) Audit atas permintaan stakeholder                                   

Terdiri dari:                                                                                                               

  • Evaluasi atas penerimaan daerah 1 (satu) pada pemerintah provinsi DKI Jakarta
  • Probity audit

4) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD)

AKPPD bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan dan menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memberikan rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan dalam rangka peningkatan efektivitas kinerja pelayanan pemerintah daerah. Layanan yang diberikan yaitu:

  • Audit Kinerja Pelayanan pada dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta
  1. Bidang perumahan dan pemukiman
  2. Bidang kesehatan
  3. Bidang pendidikan

5) Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP)

Layanan yang diberikan yaitu:

  • Bimtek penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  1.   Penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)
  2.   Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada BPSDM
  3.   BimTek Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP)
  4.   Quality Assurance atas penilaian maturitas level SPIP pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta
  5.   Workshop SPIP pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta
  6.   Quality Assurance penerapan anggaran pemda triwulan 1-4 tahun 2018

6) Reviu

  • Reviu Proyek Strategis Nasional (PSN)

  1.   Reviu tata kelola PSN asal sampah triwulan 1-4 tahun 2008 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  2.   Quality Assurance penerapan anggaran pemda triwulan 1-4 tahun 2018

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi :

Korwas  Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dra. Erlina Hartanti, M.E

021-8560143

 

 


Share