Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

 

 

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembanguna pusat, yang dipimpin Koordinator Pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan

- Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan

- Pemantauan dan Evaluasi Hasil pengawasan dan;

- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan

 

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat  memberikan layanan assurance maupun consulting, yaitu:

1) Audit

a. Audit Umum (General Audit) atas Proyek PHLN

b. Audit Kinerja

Merupakan audit untuk menilai pencapaian kinerja tugas dan fungsi entitas sektor publik, serta memberi rekomendasi perbaikan dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisien dan keekonomisan.

Layanan yang diberikan antara lain:

  • Audit Kinerja Program Keluarga Berencana
  • Audit kinerja atas Keberhasilan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik
  • Audit Kinerja atas Keberhasilan PNPM Mandiri
  • Audit Kinerja atas Program BOS
  • Audit Kinerja Program Wajar Dikdas
  • Audit Kinerja Ketahanan Pangan

c) Audit Operasional

  • Audit Operasional Dana Dekosentrasi
  • Audit Operasional Bidang Pendidikan dan Manajemen Pendidikan
  • Audit Operasional atas pengelolaan PNBP
  • Audit Operasional Bantuan Raskin
  • Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
  • Optimalisasi Penerimaan Negara

d) Audit Tujuan Tertentu

  • Audit atas penyelenggaraan SPIP
  • Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan seperti klaim dan eskalasi harga

 

2) Non Audit

Layanan Non Audit meliputi:

a. Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

Tujuan layanan ini untuk memperoleh dasar penyusunan laporan keuangan Kementrian/Lembaga(K/L) dengan layanan berikut:

  • Inventarisasi BMN
  • Bimtek/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
  • Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan


b. Evaluasi Kebijakan/Program (Policy/Program Evaluation)

Kegiatan ini untuk menilai hasil kebijakan/program sehingga dapat menguraikan dan menjelaskan operasi, akibta, justifikasi serta implikasi sosial atas kebijakan/program tersebut, dengan tujuan terwujudnya perbaikan kesejahteraan sosial (social betterment), dengan layanan berikut:

  • Evaluasi Program Imunisasi Dasar
  • Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak
  • Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
  • Evaluasi atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
  • Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Pengelolaan Program Pengentasan/Penanggulangan Kemiskinan
  • Penyusunan Pedoman Evaluasi atas Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

c. Sosialisasi dan Bimtek SPIP

Layanan yang diberikan yaitu Diagnostik SPIP dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat

 

Informasi labih lanjut:

Korwas Bidang  Instansi Pemerintah Pusat

Uripto

Lisa Parlina Ekowati

021-8516372

 


Share