Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DI LINGKUNGAN APIP PROVINSI DKI JAKARTA
04 Juli 2018 08:08:39 / dki1 / dibaca: 270 kali / Kat: Audit

Hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Bambang Utoyo menghadiri acara “Workshop Peningkatan Kapabiltas APIP di lingkungan APIP Provinsi DKI Jakarta” yang merupakan bagian dari kegiatan KORSUPGAH (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) Korupsi, dan dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, LKPP dan KPK.

Acara secara resmi dibuka oleh Bapak Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Bapak H Zaenal, MSc, didampingi oleh Bapak Bambang Utoyo, Ak M.Si dari BPKP dan Bapak Dian dari KPK.

Dalam sambutannya Bapak Bambang Utoyo menyampaikan bahwa walaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendapat opini WTP LKPD tahun 2017 dari BPK, namun belum menjamin tidak akan ada kecurangan/penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan sudah merupakan tugas dari Perwakilan BPKP DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai APIP, untuk dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak akan terjadi kecurangan/penyimpangan.Sebagai salah satu contoh adalah memberikan masukan dalam penyusunan sistem yang baik untuk menata usahakan aset-aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan risiko yang melekat pada Laporan Keuangan, karena APBD Pemerintah provinsi DKI Jakarta besar apabila dibandingkan dengan APBD Provinsi lainnya, sehingga faktor-faktor risiko yang melekat seperti pada anggaran dan  permasalahan yang dijumpai pada SKPD harus diperhitungkan. Apabila SKPD sudah pernah melakukan penilaian risiko, maka profil risiko dapat diambil dari hasil penilaian tersebut. Perwakilan BPKP DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta,  juga diharapkan dapat mendorong SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menyusun Profil Risiko, yang merupakan bagian dari Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai target RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan nilai maturitas SPIP Pemda dapat mencapai level 3.

Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sebesar 2,865 (tingkat berkembang). Diharapkan untuk tahun 2018 Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencapai level 3, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk LKPD tahun 2017 telah memperoleh opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK,selain itu nilai untuk LAKIP dan LKKPD tahun 2017 juga sudah memperoleh nilai baik, sehingga tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencapai level 3(tingkat terdefinisi).

Dalam sambutannya Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mengutip Firman Allah dari Al Qur’an ayat 186 yang Artinya : "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".

Apabila dilihat dari sisi SPIP ayat tersebut menerangkan perlunya komitmen dalam mentaati perintah dan apabila ditanamkan dalam diri kita sendiri itu sudah merupakan soft control dari SPIP itu sendiri.

Kemudian dalam ayat yang sama menjelaskan bahwa Allah itu dekat sekali yang menghubungkan dengan integritas kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dimana ada atau tidak ada pengawas kita harus tetap bekerja sesuai dengan aturan.

Dan ayat 188 surat Al-Baqarah yang Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Apabila dikaitkan dengan SPIP maka ayat ini menjelaskan tentang fraud dan perlakuan suap kepada hakim atau pengambil keputusan.

Kegiatan workshop ini dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2018 yang akan memaparkan materi diantaranya Probity Audit, Maturitas penyelenggaraan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, dan PBJ.

 

  HUMAS Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta



Share      

Berita Terkait:

28 September 2018 11:17:01 / dki1 / dibaca: kali / Kat: Audit
SEMINAR “PERANAN GCG DALAM SINERGI AEROWISATA GRUP” “BERSAMA MENGHADAPI ERA DISRUPSI”
08 Agustus 2018 13:59:07 / dki1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Laporan Gubernur 2018
05 Juni 2018 13:42:09 / dki1 / dibaca: kali / Kat: Audit
KUNJUNGAN BPRD PEMROV KEPULAUAN RIAU
25 April 2018 14:44:08 / dki1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Coaching Clinic implementasi SPIP BPSDM di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
20 April 2018 10:35:13 / dki1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Peninjauan Track BMX Pulomas dan Venue Baseball oleh Tim Monitoring Asian Games XVIII