Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Basuki Tjahaya Purnama meminta BPKP DKI Jakarta melakukan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa
16 September 2016 10:18:44 / dki1 / dibaca: 495 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, bertempat di Balai Kota Kantor Gubernur DKI Jakarta,  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto beserta seluruh pejabat struktural di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menyampaikan secara langsung Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Semester I tahun 2016 kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama yang didampingi Kepala BPKAD, Heru Budi Hartono, Kepala Bappeda Tuty Kusumawati dan Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Sri Rahayu.

Dalam penyampaian Laporan Hasil Pengawasan, Bonny Anang Dwijanto akan terus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan assurance dan consulting pada peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Selain itu laporan hasil pengawasan juga mencakup hasil kegiatan pengawasan BPKP terhadap instansi vertikal Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penyerapan anggaran juga diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyerapan APBD Tahun 2016.

Pada kesempatan ini juga disampaikan hal-hal terkait dengan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, progress pembangunan venue Asian Games 2018 dan pendampingan KPUD serta Bawaslu dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada bulan Februari 2017.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaya Purnama atau biasa disapa Ahok  menyampaikan terimakasih kepada BPKP atas dukungan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur juga menyampaikan permintaan khusus kepada Perwakilan BPKP DKI Jakarta untuk lebih banyak melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sedang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan banyaknya inefisiensi dan inekonomis  Pengadaan Barang dan Jasa. . Selain itu keberadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga diharapkan menjadi perhatian, terkait dengan banyaknya pemborosan  di BLUD yang mana biaya overhead nya juga selama ini masih menjadi beban APBD DKI Jakarta.

Acara penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, diakhiri dengan foto bersama Bapak Gubernur dengan Para Pejabat Struktural di Perwakilan BPKP DKI Jakarta.(Ben/Humas DKI)



Share      

Berita Terkait:

13 Oktober 2016 11:20:54 / dki1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta Kerjasama dengan BPKP
11 Maret 2016 11:01:40 / dki1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatanganan MOU BPKP DKI Jakarta dengan PT Perikanan Nusantara (Persero)
25 Januari 2016 14:41:53 / dki1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kunjungan Kepala Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta ke Perwakilan BPKP DKI Jakarta
05 Januari 2016 15:06:39 / dki1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kunjungan Direskrimsus Polda Metro Jaya ke Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
25 Nopember 2015 16:18:33 / dki1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatanganan Kesepakatan Tim Sinergitas di Provinsi DKI Jakarta