Ringkasan LAKIP BPKP DIY 2014

LAKIP Perwakilan BPKP DIY Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 merupakan kontribusi dari capaian 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara –BPKP.

Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Pada LAKIP Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakartasasaran strategis merupakan IKU dari tujuan stretegis.Pengukuran capaian tujuan dilakukan menggunakan hasil pengukuransasaran strategis.Capaian sasaran diukur menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang merepresentasikan peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU dominan (yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis) dari 35 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP  Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang tidak mencapai target.

Realisasi capaian enam tujuan strategis dan delapan sasaran strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Tujuan ini diukur menggunakan capaian dua sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” dan “Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%”.

1) Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

  Ada dua IKU dominan yang merepresentasikan capaian sasaran strategis ini. Realisasi tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Persentase IPP yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Dalam  tahun 2014 jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan sebanyak 23 IPP tingkat wilayah (UAW) atau tercapai maksimal sebesar 120% dari 17 IPP tingkat wilayah (UAW) di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditargetkan dalam tahun 2014.

b. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Dalam  tahun 2014jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal WDP sebanyak 12  pemda atau 100% dari 12 pemda di wilayah kerjaPerwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

NEXT >>