Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Budaya Risiko? Jangan Gagal Paham!
30 Juni 2020 12:30:48 / diy / dibaca: 28 kali / Kat: Corpu

Budaya risiko merupakan nilai, keyakinan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko YANG DIMILIKI BERSAMA oleh sekelompok orang untuk sebuah tujuan bersama, khususnya PIMPINAN DAN PEGAWAI dalam sebuah organisasi. Lalu bagaimana proses membangun budaya risiko?

Jumat, 26 Juni 2020, BPKP DIY melaksanakan kegiatan Library Café (LC) dengan tema  “Budaya Risko, Jangan Gagal Paham”. LC dilaksanakan secara live di Kedai Kapustakan BPKP DIY dan melalui daring/zoom meeting, tidak hanya diikuti oleh pegawai BPKP DIY namun juga  peserta  dari mitra kerja Perwakilan BPKP DIY antara lain Inspektorat Kota Yogyakarta, Kab. Kebumen, Kab. Bantul, Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Klaten,  Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab Sleman, Kab Purworejo,  BKKBN Perwakilan DIY, KPU Kota Magelang, Kanwil Kementerian Kumham, dan SPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana dengan diawali lagu “Layang Kangen”, sebagai ungkapan rasa rindu setelah sekian lama kegiatan LC vakum karena pandemi covid-19. Slamet Tulus Wahyana menyampaikan pentingnya budaya risiko. Menurutnya. di era serba online, risiko dapat berubah dan bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu kita perlu meningkatkan diri untuk selalu sadar risiko.

Banyak yang bertanya-tanya dan sering menduga-duga apa sebenarnya makna budaya risiko itu? Beberapa diantaranya gagal paham dengan budaya. Beberapa mengintepretasikan munculnya budaya harus dimulai dengan paksaan atau aturan sehingga orang menjadi terbiasa. Nah apakah dugaan tersebut benar? Tema LC kali ini akan menjawab semuanya.

LC dipandu oleh host Fourita Mei dengan menghadirkan influencer yang telah berpengalaman di birokrasi yaitu Mutia Rizal, pegawai BPKP yang sedang menjalani tugas belajar S3 Ilmu Administrasi Publik UGM sekaligus Editor Eksekutif birokratmenulis.org dan analis post-birokrasi.

Pada sesi sharing session, Mutia Rizal menjelaskan bahwa budaya risiko ini mengingatkan bahwa di organisasi  ada beberapa sudut yang harus kita waspadai yaitu adanya risiko di berbagai hal. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah telah kita jalankan, namun permasalahan terbesar ada di pengelolaan atau manajemen risiko. Tantangan manajemen risiko itu sendiri adalah bagaimana memahamkan, menyadarkan, dan menggerakkan seluruh anggota organisasi akan risiko serta menciptakan budaya dalam organisasi.

Budaya risiko merupakan nilai, keyakinan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko YANG DIMILIKI BERSAMA oleh sekelompok orang untuk sebuah tujuan bersama, khususnya PIMPINAN DAN PEGAWAI dalam sebuah organisasi. Lalu bagaimana proses membangun budaya risiko? Banyak jebakan dalam organisasi yang terkadang mengintepretasikan budaya itu harus dimulai dengan paksaan kemudian menjadi terbiasa, lalu akhirnya terbiasa dipaksa. Hal ini menjadi salah kaprah, dimana pegawai merasa terperdaya, bukan berdaya. Budaya risiko semestinya dibangun dengan nilai-nilai sadar diri, pengendalian diri, kebersamaan, dan terbuka akan komplain.

Keberhasilan budaya risiko ditandai dengan indikator setiap pegawai mampu menjelaskan risiko komunitas dan mitigasinya. Hilangkan paksaan dan ciptakan cara alternatif dalam mempercepat pengembangan budaya sadar risiko secara alami, yaitu dengan membentuk komunitas risiko, melibatkan seluruh anggota komunitas dalam setiap proses, demokrasi deliberatif (melalui konsensus), menyusun daftar risiko (risiko prioritas) setiap komunitas dapat terlihat oleh siapa saja, dan menciptakaan gimmick agar setiap komunitas berlomba memitigasi risiko.

Pada sesi tanya jawab, peserta dengan antusias menyampaikan pertanyaan antara lain  bagaimana mengimplementasikan budaya risiko di lingkungan organisasi di tengah aturan-aturan yang harus dikedepankan. Mutia Rizal menjelaskan bahwa aturan formal tetap diperlukan untuk menetapkan batas-batas, karena kita negara hukum. Aturan tidak hilang, tapi sebaiknya diperlebar sehingga mengurangi keterpaksaan dengan diiringi upaya menumbuhkan kesadaran agar terbentuk budaya risiko dimana setiap orang memahami, menyadari, peduli, dan terbuka, menciptakan kebersamaan dalam pengendalian risiko yang telah disepakati bersama.

(Kominfo BPKP DIY/@nis)



Share      

Berita Terkait:

28 Oktober 2019 13:08:58 / diy / dibaca: kali / Kat: Corpu
Sharing Session Bersama Wakil Bupati Cilacap