Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BPKP Diminta Terus Mengawal Proyek Strategis Nasional di DIY
05 Maret 2020 10:44:38 / diy / dibaca: 496 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Jumat (28/2), bertempat di Aula Kantor DJP Kanwil Pajak Yogyakarta dilaksanakan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Masa Reses Persidangan II Tahun Siding 2019-2020. Rombongan Komisi XI DPR RI diterima langsung oleh Staf Ahli Mentri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi Polhukam BPKP, Iwan Taufik Purwanto, Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana, Kepala BPK Perwakilan DIY, V.M Ambar Wahyuni, Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah DIY, Etty Kumolowati, Kepala Kanwil DJP DIY, Dionysius Lucas Hendrawan, Kepala kanwil Ditjen perbendaharaan DIY, Heru Pudyo Nugroho dan Pejabat eselon II Kemenkeu dan Pemprov DIY.

Ketua rombongan Komisi XI DPR RI, Ahmad Hatari menyampaikan kunjungan kerja di DIY dalam rangka mendalami optimalisasi penerimaan negara. Sesuai ruang lingkup kerja komisi XI DPR RI khususnya pengelolaan keuangan negara dimana komisi XI mempunyai fungsi mendalami sejauh mana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Dalam kontek anggaran pendapatan dan belanja negara termasukdana transfer ke daerah serta dana desa di DIY.

Hatari menyampaikan bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk menjalankan program pembangunan yang sudah dicanangkan pemerintah, sehingga optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus terus di optimalisasikan. Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bisa dilakukan dengan langkah-langkah konkrit seperti meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, penertipan impor exspor, cukai impor, keterbukaan informasi perpajakan dan mengali potensi-potensi baru perpajakan.

Selain hal tersebut Komisi XI DPR RI mendorong BPKP untuk terus mengawal proyek strategis nasional di DIY yaitu Pembangunan TOL Jogja-Bawen-Solo serta pembangunan jalur rel kereta api Bandara Baru Kulonprogo. Komisi XI DPR RI berharap kepada BPKP, selain proyek nasional tersebut pengawasan pelaksanaan Dana Desa juga harus terus ditingkatkan sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat di desa-desa. Jangan sampai dana desa disalah gunakan oleh aparat desanya untuk kepentingan pribadi. (HUmas BPKP DIY/&ie)



Share      

Berita Terkait:

02 April 2020 12:34:12 / diy / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
KPN Karya Audita BPKP DIY Selenggarakan RAT Online
28 Pebruari 2020 16:31:53 / diy / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Mindshifting Bagian Tata Usaha BPKP DIY
27 Pebruari 2020 15:07:25 / diy / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
SAKIP Award 2019, Pemerintah Daerah DIY Raih Peringkat Tertinggi
04 Pebruari 2020 16:40:15 / diy / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Tahun 2019
20 Januari 2020 09:32:22 / diy / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
RAKORWAS PERWAKILAN BPKP DIY - APIP SE WILAYAH KERJA BPKP DIY