Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SNAP 2019: Membangun Sinergi Mengawal Kinerja Program Pembangunan Nasional
10 September 2019 16:35:31 / diy / dibaca: 39 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Sabtu (7/9) bertempat di Gedung Pusat Pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dilaksanakan Seminar Nasional Akuntabilitas Publik (SNAP) 2019 yang diselenggarakan oleh Public Sector Governance (PSG) FEB UGM dengan mengambil tema “Monev Kinerja Program Pembangunan Nasional Berorientasi Hasil”. SNAP merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh PSG sebagai wadah pertemuan para birokrat dan akademisi yang memiliki ketertarikan pada pengelolaan akuntabilitas sektor publik. Pada tahun ini SNAP dihadiri oleh lebih kurang 200 peserta dari Perwakilan BPKP DIY, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para akademisi.

Seminar dibuka oleh Dekan FEB Eko Suwardi, menghadirkan para narasumber yang mewakili lembaga  pemerintah yang terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja, dengan keynote speaker Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto. Andin menyatakan bahwa saat ini monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih bersifat parsial, belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Saat ini Kementerian Keuangan sedang mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang diharapkan akan menciptakan sinergi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan monev.

Pada sesi I hadir sebagai narasumber Helmi Nizar dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Inspektur Utama BPK Ida Sundari, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian Nurdin, dan Taufik Hanafi dari Kementerian PPN/Bappenas. Sesi ini membahas mengenai framework manajemen kinerja. Sedangkan sesi II membahas mengenai best practices monev kinerja di pemerintahan dengan menghadirkan Sokhif Khoirul Anam dari Kementerian PAN dan RB, Agung Widiadi dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Budiono Subambang dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Asisten Bidang Pemerintahan DIY Tavip Agus Rayanto.

(Humas BPKP DIY/Mey)



Share      

Berita Terkait:

24 Oktober 2018 16:03:19 / diy / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Zona Integritas Miniatur Reformasi Birokrasi
29 September 2017 16:57:44 / diy / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kunjungan Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ke BPKP DIY
25 Pebruari 2014 11:17:32 / diy / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Panggung Kehormatan: Implementasi Reformasi Birokrasi BPKP DIY
29 Agustus 2013 11:24:00 / diy / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
RAPAT KERJA TEPPA : Antara Kuantitas dan Kualitas