Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BPKP DIY Siap Bantu Kabupaten Klaten Wujudkan ZI menuju WBK/WBBM
13 Agustus 2019 15:35:48 / diy / dibaca: 32 kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi

Rabu (7/8),bertempat di Taman Lampion, Bareng Lor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Kepala Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta Slamet Tulus Wahyana, mendampingi Bupati Klaten H. Sri Mulyani, dalam acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih melayani (ZI menuju WBK/WBBM). Selain Kepala Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta, turut mendampingi Bupati Klaten dalam acara tersebut adalah Pelaksana Tugas Inpekstorat Purwanto Anggono Cipto dan Kepala Perwakilan Ombudsmen Jawa Tengah Siti Farida.

Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta telah secara intens mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya menetapkan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjadi miniatur reformasi birokrasi dengan menjadikan OPD-OPD tertentu sebagai unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM. Namun karena persyaratan opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten harus dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baru diraih oleh Kabupaten Klaten pada tahun 2018, maka baru pada tahun 2019 pencanangan ZI menuju WBK/WBBM bisa dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan tiga OPD percontohan sebagai miniatur reformasi birokrasi, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Bagas Waras.

Kepala Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta Slamet Tulus Wahyana menyebut keberhasilan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM perlu penegakan integritas.“Upaya penegakan integritas ini sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi. Jika mau bebas korupsi, ya harus berbasis pada integritas. Kenapa? Erat hubungannya pada perilaku pegawai di instansi pemerintahan,” paparnya.

Selanjutnya Tulus juga mengingatkan, sesuai perundang-undangan, indikator baik dan buruknya PNS dalam menjalankan tugas adalah integritas. Hal ini dimaknai sebagai keteguhan akan nilai tanggung jawab. Apabila mampu menekankan integritas, maka akan berhasil mewujudkan WBK dan WBBM.

Tulus mengkungkapkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki modal kuat dengan didukung ketersediaan SDMnya.

 

(Humas BPKP DIY/Ibnu)



Share      

Berita Terkait:

26 Juni 2018 17:16:58 / diy / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
BPKP DIY Launching ZI Menuju WBK dan WBBM serta Gerakan Cinta Kitab Suci
09 Nopember 2011 15:44:55 / diy / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
BPKP DIY MENJADI TUAN RUMAH PELAKSANAAN UJIAN