Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BPKP DIY Audiensi dengan Bupati Cilacap
02 Oktober 2018 14:59:17 / diy / dibaca: 568 kali / Kat: SPIP

Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana didampingi Koordinator Pengawas Bidang APD dan Bidang P3A Perwakilan BPKP DIY. mengadakan kunjungan koordinasi ke Bupati Cilacap Tatto Suwarto, pada Kamis (13/9) di ruang Kerja Bupati. Sementara itu, Bupati Cilacap didampingi Assisten Administrasi Indro Cahyono, Inspektur Kabupaten Imam Yudianto, Kepala BPPKAD Subiharto, dan Kepala Bapermas Ahmad Arifin.

Slamet Tulus menyampaikan kunjungan di Cilacap untuk bersilaturahim dengan Bupati Cilacap dan jajarannya, setelah menjabat delapan bulan sebagai Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Lebih lanjut Slamet Tulus menyampaikan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP Yogyakarta bertugas untuk mengawal Akuntablitas Keuangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Pemkab Cilacap, masuk dalam kategori bagus, setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP dari BKP, ujar Slamet. Namun demikian, Slamet Tulus mendorong agar setiap temuan atas audit BPK sebaiknya segera ditindaklanjuti terutama jika ada unsur rupiahnya. Karena kalau tidak segera ditindaklanjuti, maka BPKP akan melakukan pendalaman pemeriksaan, ujar Slamet. BPKP DIY siap mengawal tindak lanjut atas temuan BPK jika dibutuhkan.

Slamet juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Cilacap, karena dalam Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kabupaten Cilacap sudah masuk level 3. Padahal Pemerintah pusat mentargetkan level 3 ini, dapat dicapai pada akhir 2019. Pemkab Cilacap pada tahun 2018, sudah mencapai level 3. Ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Selanjutnya Slamet Tulus , menawarkan SIMDA Perencanaan yang terintegrasi dengan SAKIP karena sudah ada MoU dengan Kementerian PAN dan RB. Selama ini Kabupaten Cilacap juga telah menerapkan SIMDA Pendapatan, dan Simda Gaji. Selain itu Aplikasi Siskeudes juga diharapkan diimplementasikan di seluruh desa di Kabupaten Cilacap untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa sampai dengan kompilasinya. Dalam hal Kapabilitas APIP, Cilacap sudah masuk level 3 meskipun dengan catatan. Diharapkan dalam empat bulan ke depan, catatan kekurangan dapat terus diperbaiki.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa Pemkab Cilacap menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Bupati, pengelolaan keuangan yang sudah bagus dengan diperolehnya WTP harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Begitu juga dengan SPIP Pemkab Cilacap yang sudah masuk dalam level 3. Inipun harus ditingkatkan, ujar Bupati.

Humas BPKP DIY/ros

 



Share      

Berita Terkait:

03 Desember 2018 09:24:19 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Dukung Penerapan SPIP Bawaslu
02 Oktober 2018 13:48:38 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kabupaten Klaten Implementasikan SPIP di Setiap Unsur Organisasi
23 April 2018 16:27:21 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
FGD Kesekretariatan Utama BPKP di Yogyakarta
02 April 2018 11:59:59 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
Perwakilan BPKP Jambi dan BPKP DIY Lakukan Kajian Budaya Organisasi dan SPIP
28 Maret 2018 12:23:18 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kunjungan Kerja Sekretariat Wakil Presiden ke BPKP DIY