Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BPKP Optimalkan Simda Perencanaan
07 September 2018 07:59:55 / diy / dibaca: 219 kali / Kat: SIMDA

Kedeputian PPKD BPKP bekerjasama dengan STAR-BPKPmenyelenggarakan  Workshop Implementasi  Standar  Satuan  Harga dan Analisis Standar Belanja Menggunakan Simda Perencanaan.Kegiatan ini diikuti oleh 94 peserta, terdiri dari 65 peserta dari 32 Perwakilan BPKP dan 39 peserta dari 15 Pemda. Workshop yang diselenggarakan selama empat hari sejak Rabu (4/9) tersebut, bertempat di Perwakilan BPKP DIY.

Workshop dibuka oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Gatot Darmasto. Hadir pula dalam pembukaan Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet TulusWahyana, Ketua Tim PIU Degree STAR yang diwakili oleh Heli Restiati, Narasumber dari Universitas Padjajaran Dr. Sri Mulyani.

Dalam sambutan pembukaan, Gatot Darmasto menegaskan pentingnya penyelenggaraan workshop ini. Gatot mengungkapkan masih banyaknya OTT oleh KPK. Saat ini OTT KPK mencapai 99 kepala daerah.  Di samping itu ada trend menurunnya opini atas laporan keuangan SKPD oleh BPK, dan beberapa permasalahan hasil audit BPK yang tidak ada perubahan sejak 2016. 41% permasalahan sistem pengendalian intern dan tata kelola. Salah satu solusi adalah dengan penerapan SIMDA Perencanaan. Kunci utama dalam pengendalian tersebut adalah dengan Standar  Satuan  Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja(ASB).

Gatot juga memaparkan perkembangan SIMDA Keuangan. Saat ini SIMDA bukan hanya meliputi SIMDA Pendapatan, SIMDA Gaji, dan SIMDA BMD, tetapi telah dibangun SIMDA Perencanaan yang di dalamnya ada fungsi budgeting, treasury, dan reporting. Perkembangan terkini sebagai hasil dari MoU Kementerian PAN dan RB dengan BPKP, telah dibangun integrasi Aplikasi SAKIP milik Kementerian PAN dan RB dengan SIMDA Keuangan yang dibangun BPKP. Bulan Oktober 2018 diharapkan sudah bisa running dan bisa diimplementasikan ke SIMDA.

Implementasi SIMDA Keuangan Nasional adalah 72,14% (391 dari 542 pemda) dan Perencanaan 46,55% (182 dari 391 pemda). Sedangkan capaian target 2018 level 3 Maturitas SPIP, jumlah capaian nasional 113 pemda dari target 380 pemda. Dari keseluruhan masalah baik banyaknya OTT maupun menurunnya opini, jika disimpulkan masalah terbesar adalah dari sisi pengendalian intern. Dari sisi implementasi Siskeudes, jumlah implementasi nasional 69.092 dari 74.958 (92,17%)

“APIP dan SPIP merupakan dua pilar yang merupakan benteng organisasi pemerintah daerah. Dengan dua pilar tersebut, akuntabilitas keuangan dan kinerja yang efektif akan tercapai. Sehingga opini WTP, WBK dan WBBK pasti akan diraih”, pungkas Gatot mengakhiri sambutannya.

Ketua panitia penyelenggara workshop, Kasubditwas PKD Wilayah 3.2, Wiwik Piyantoro mewakili Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3 mengungkapkan bahwa aplikasi SIMDA Perencanaan yang dikembangkan BPKP, merupakan alat bantu bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perencanaan daerah secara baik, akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil monitoring implementasi Aplikasi SIMDA Perencanaan, sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa implementasinya belum berjalan secara optimal. Per 31 Agustus 2018 baru ada sebelas pemerintah daerah dari 182 Pemda yang menerima file SML, yang sudah menyelesaikan inputan RPJMD/Renstra di aplikasi SIMDA Perencanaan lima tahunan dan baru mulai mengimplementasikan  aplikasi  perencanaan tahunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2019. Salah satu hambatan tidak optimalnya penggunaan Aplikasi SIMDA Perencanaan adalah pemerintah daerah pengguna Aplikasi SIMDA Perencanaan belum mampu untuk menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana disyaratkan oleh aplikasi.

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Center of Excellence (COE) STAR-BPKP bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan Pemerintah Kabupaten Bandung, menghasilkan pedoman Analisis Standar Belanja yang merupakan dasar ilmiah bagi penyusunan ASB Pemerintah Daerah. BPKP memandang perlu untuk memberikan panduan/ diseminasi bagi SDM perwakilan BPKP agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan serta pemahaman yang sama dalam memberikan asistensi implementasi Aplikasi SIMDA Perencanaan, khususnya terkait penyusunan Analisis Standar Belanja dengan menggunakan aplikasi dan selanjutnya  diharapkan agar peserta mampu memberikan pendampingan penyusunan ASB kepada pemerintah daerah. Dalam perkembangannya workshop diperluas dengan menambah peserta dari pemerintah daerah yang sudah memasuki tahapan penggunaan aplikasi SIMDA Perencanaan tahunan agar dapat menyusun ASB yang diperlukan dalam tahapan perencanaan tahunan ini.

Materi workshop meliputi diseminasi hasil penelitian COE oleh Universitas Padjadjaran tentang Analisis Standar Belanja, gambaran umum, system requirement dan proses bisnis aplikasi SIMDA Perencanaan, instalasi dan setting aplikasi database dan aplikasi SIMDA Perencanaan, penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB) menggunakan Aplikasi, serta simulasi penyusunan SSH dan ASB menggunakan Aplikasi SIMDA Perencanaan.

(Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

10 Oktober 2017 11:14:25 / diy / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Kabupaten Purworejo Tegaskan Komitmen Pengembangan SIMDA Keuangan Dalam Proses Pencairan SP2D Online
15 Maret 2017 16:28:11 / diy / dibaca: kali / Kat: SIMDA
DPR RI Himpun Informasi Penerapan SAP Berbasis Akrual di BPKP DIY
20 Oktober 2015 08:37:56 / diy / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Duta Akrual Pemda Belajar SIMDA di BPKP DIY
24 April 2013 10:28:21 / diy / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Sosialisasi Pedoman Penerapan PP 71 Tahun 2010