Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FGD Kesekretariatan Utama BPKP di Yogyakarta
23 April 2018 16:27:21 / diy / dibaca: 120 kali / Kat: SPIP

Perwakilan BPKP DIY menjadi tempat diselenggarakannya Forum dan FGD Sekretariat Utama. Forum  yang dimulai sejak Senin (9/4) dan berlangsung selama dua hari tersebut dibuka oleh Sekretarias Utama BPKP, Dadang Kurnia. Forum terbagi menjadi tiga grup yaitu Forum Penyelenggaraan SPIP dengan koordinator penyelenggara Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP, Forum Manajemen BMN BPKP dengan koordinator penyelenggara Biro Umum BPKP, dan FGD Strategi Pengelolaan Bidang Hukum dan Kehumasan dengan Penyelenggara Biro Hukum dan Humas BPKP. Pembukaan Forum dan FGD dihadiri pula oleh Para Kepala Biro di Lingkungan Kesesmaan, Direktur, Kepala Perwakilan BPKP DIY, Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Auditor Utama BPKP, para Kepala Bagian Tata Usaha, dan para Koordinator Pengawas.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP, Achdiman Kartadimadja dalam laporan pelaksanaan forum mengungkapkan tujuan diselenggarakannya Forum Penyelenggaraan SPIP adalah untuk menyamakan persepsi parameter sub unsur dan pemenuhan bukti yang relevan dalam Perka BPKP nomor 4 tahun 2016, inventarisasi masukan bahan suplemen Perka BPKP nomor 4 tahun 2016, pembahasan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP BPKP dan unit kerja, penandatanganan komitmen bersama tindak lanjut AOI, dan menjaring saran peningkatan maturitas penyelanggaraan SPIP pada BPKP. Forum penyelenggaraan SPIP diikuti 160 peserta terdiri dari para ketua satgas penyelenggaran SPIP dan asesor penilaian mandiri maturitas SPIP dari masing-masing unit kerja di lingkungan BPKP.

Tujuan penyelenggaraan Forum Manajemen BMN BPKP adalah guna mengoptimalkan tata kelola manajemen BMN dengan peningkatan pada aspek perencanaan kebutuhan dan pengganggaran BMN, pengadaan barang dan jasa dan penatausahaan BMN sebagai kelanjutan FGD BMN BPKP Maret 2018 lalu di Surabaya. Peserta Forum Manajemen BMN sebanyak 112 orang terdiri dari para Kepala Sub Bagian Umum dan staf yang menangani BMN pada masing-masing unit kerja. Dalam forum ini mengundang narasumber Ditjen Kekayaan Negara dan LKPP.

Sementara, FGD Strategi Pengelolaan Bidang Hukum dan Kehumasan bertujuan meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan bantuan hukum dalam mendukung kinerja BPKP, meningkatkan pengelolaan kehumasan melalui penyusunan strategi komunikasi lembaga dan evaluasi SOP pada bidang kehumasan. Peserta FGD terdiri dari pegawai Biro Hukum dan Humas BPKP, auditor dan pengelola layanan kehumasan pada Perwakilan BPKP Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur sebanyak 35 orang. Narasumber FGD berasal dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akadeimisi Bidang Komunikasi Publik dari UGM, dan Direktur PKD BPKP.

Melalui Forum dan FGD diharapkan masukan/rumusan strategis guna meningkatkan pelaksanaan SPIP di tingkat unit kerja, peningkatan pelayanan bantuan hukum dan pengelolaan kehumasan serta optimalisasi pengelolaan BMN BPKP.

Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia menyampaikan bahwa visi BPKP sebagai auditor berkelas dunia telah dilihat di level internasional. Pada 26 Maret 2018 lalu,  Kepala BPKP diundang OECD (Organisation For  Economic Cooperation and Delepopment) di Paris untuk menyampaikan kiprah BPKP saat acara auditor aliance launching yang difasilitasi OECD. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP memaparkan tiga Inovasi dalam internal audit di Indonesia. Inovasi pertama, Pemerintah RI mendudukkan internal audit dalam proses pengambilan keputusan sehingga memungkinkan BPKP mendesain penugasan dan metodologi untuk menjawab kebutuhan pimpinan, inovasi kedua, pemerintah RI building the risk and control culture (mendorong kesadaran masalah risiko dan pengendalian kultur risiko dalam manajemen pemerintahan dengan memasukkannya dalam target RPJMN), inovasi ke tiga, BPKP mengembangkan tools kit sesuai kebutuhan Presiden bukan hanya sekedar audit saja.  

Dadang berpesan perlunya pendokumentasian tacit knowledge, perlu capture knowledge agar tidak hilang dan berkesinambungan antar generasi BPKP, BPKP mendapat dukungan dari world bank dalam mengembangkan capture knowledge. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SPIP, setiap unit kerja telah melakukan self assessment maturitas SPIP, hasilnya BPKP berada di level 3,376 (terdefinisi) melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. SPIP bukan hanya jargon tapi implementasi di lapangan serta pendokumentasian yang baik.

Penyederhanaan SOP, juga menjadi perhatian Dadang. Dadang meminta agar SOP disederhanakan sehingga tidak menyulitkan saat diimplementasikan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, kuncinya adalah bagaimana meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran.

“Permasalahan seputar BMN, kendala dana, perlu dibuatkan roadmap rencana kebutuhan dan pengadaan BMN, serta setiap unit kerja perlu pencermatan aset, yang tidak produktif agar segera dihapuskan. Dalam Bidang hukum dan kehumasan, presiden mewajibkan seluruh instansi wajib aktif di medsos. Dan yang perlu didiskusikan dalam FGD, bagaimana sekat dibuka melalui strategi komunikasi”, pungkas Dadang.

 

(Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

02 April 2018 11:59:59 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
Perwakilan BPKP Jambi dan BPKP DIY Lakukan Kajian Budaya Organisasi dan SPIP
28 Maret 2018 12:23:18 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kunjungan Kerja Sekretariat Wakil Presiden ke BPKP DIY
23 Januari 2018 15:58:39 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
BKKBN DIY minta BPKP DIY Fasilitasi SPIP, WBK dan Zona Integritas
18 Nopember 2016 09:07:33 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
Konferensi Nasional I Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern 2016
20 Mei 2016 09:48:26 / diy / dibaca: kali / Kat: SPIP
PEMKAB KULON PROGO MELANGKAH MENUJU LEVEL 3 MATURITAS SPIP