Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sinergi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP
31 Agustus 2017 13:50:19 / diy / dibaca: 189 kali / Kat: PPID

FGD Layanan Informasi dan Komunikasi BPKP Tahun 2017 diselenggarakan di Perwakilan BPKP DIY selama tiga hari sejak tanggal 28 Agustus 2017. FGD diikuti oleh seluruh insan kehumasan dari seluruh Perwakilan BPKP dan BPKP Pusat sebanyak 125 peserta. FGD dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama BPKP pada Senin malam (28/8). Acara pembukaan dihadiri pula oleh Kepala Biro hukum dan Humas BPKP, Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi Polhukam PMK BPKP, Kepala Perwakilan BPKP DIY, Kepala Bagian Humas dan HAL BPKP, Kepala Biro Umum, serta Auditor Utama BPKP.

Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Syaifudin Tagamal selaku ketua panitia penyelenggara kegiatan FGD menjelaskan bahwa kegiatan forum kehumasan dan website tahun ini digabung dengan kegiatan FGD Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 2017 karena keterbatasan anggaran. FGD Layanan Informasi dan Komunikasi Publik penting seiring meningkatnya dinamika pengelolaan layanan informasi publik khususnya layanan informasi yang dikecualikan. Permintaan informasi yang dikecualikan sering menjadi bahan sengketa informasi oleh pihak-pihak yang menginginkan informasi yang dikecualikan. Melalui FGD diharapkan setiap permintaan informasi dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikan sengketa informasi. FGD juga dimanfaatkan memperkuat pengelolaan media sosial melalui sosialisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) BPKP. FGD menjadi ajang sinergi pengelolaan informasi dan komunikasi publik BPKP sehingga semakin meningkatkan dan mendorong tugas dan fungsi BPKP sebagai auditor Presiden.

Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia dalam sambutan pembukaan menginformasikan bahwa dalam Bakohumas tematik yang berlangsung 24 Agustus 2017 lalu, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi berpesan bahwa informasi yang kita hasilkan harus memiliki 3 karakteristik yaitu akurat, kredibel dan jelas. Karena informasi tersebut harus dapat dicerna oleh masyarakat dan stakeholder kita. Kewajiban BPKP bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lainnya untuk mengkomunikasikan program dan kinerjanya secara cepat, tepat dan akurat sebagaimana diamanatkan Inpres 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Kehadiran peserta FGD mewakili unit kerja masing-masing diharap memantapkan perangkat pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik BPKP. Daftar Informasi Publik (DIP) BPKP, pedoman layanan informasi, dan pedoman pengelolaan kehumasan sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kondisi pemerintah saat ini. Upaya Biro Hukum dan Humas menyikapi kondisi tersebut diawali dengan melakukan uji konsekuensi DIP BPKP yang dikecualikan dan menghasilkan Keputusan PPID Pusat tentang DIP BPKP yang dikecualikan dengan persetujuan pimpinan badan publik. FGD meneruskan upaya tersebut dengan penyusunan SOP Layanan Informasi Publik BPKP.

Paradigma baru dunia komunikasi mengakibatkan lahirnya inovasi perubahan nilai-nilai perilaku bisnis yang menggantikan pelaku konvensional. Menyikapi kondisi pemerintah saat ini perlu sinergi informasi data pusat dan daerah, segmentasi khalayak, komunikasi dua arah dan penggunaan seluruh potensi komunikator pemerintah dan masyarakat. Mengoptimalkan grup komunitas online yang sudah terbentuk, menyebarkan program prioritas pemerintah dan capaiannya, menangkal issue hoax, serta membangun relasi dengan stakeholder disarankan untuk meningkatkan komunikasi publik pemerintah. Disamping itu, Dadang juga berpesan agar membina hubungan baik dengan media massa dan dan terus membina media sosial.

Kegiatan FGD dikemas dalam format diskusi panel dan diskusi komisi. Diskusi panel penguatan layanan informasi publik menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi DIY, I Made  Arjana Gumbara dan Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Syaifudin Tagamal. Sementara diskusi panel pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial dan media elektronik menghadirkan narasumber Pakar Pengelolaan Media Sosial dan Media Elektronik, Ferdian Adi.

Diskusi komisi dibagi menjadi tiga komisi. Materi yang dibahas oleh masing-masing komisi adalah penguatan layanan informasi publik, pengelolaan konten berita dan pemutakhiran laman BPKP, serta peningkatan pengelolaan media sosial. Pada kesempatan tersebut dilakukan sosialisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) BPKP oleh tim SIMAN BPKP.

(Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

26 Oktober 2017 15:43:31 / diy / dibaca: kali / Kat: PPID
Tingkatkan Layanan Keterbukaan Informasi Badan Publik
14 September 2017 15:14:55 / diy / dibaca: kali / Kat: PPID
Visitasi Tim Komisi Informasi DIY ke Perwakilan BPKP DIY
29 September 2016 13:38:23 / diy / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP DIY Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016