Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DPR RI Himpun Informasi Penerapan SAP Berbasis Akrual di BPKP DIY
15 Maret 2017 16:28:11 / diy / dibaca: 417 kali / Kat: SIMDA

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi ke daerah terkait penerapan SAP berbasis akural pada LKPD tahun 2015 serta persiapan basis akrual untuk tahun anggaran 2016 di DIY, Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan ke Perwakilan BPKP DIY. Rombongan dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI sebanyak 12 orang diterima oleh Koordinator Pengawas JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP DIY, Fauqi Achmad Kharir pada Jumat (10/3) bertempat di Ruang Kelas Barat lantai 3 Kantor Perwakilan BPKP DIY.

Dalam kesempatan tersebut, Fauqi menguraikan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pendampingan baik berupa review maupun bimbingan teknis terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD di DIY, sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan anggota DPR diantaranya bagaimana upaya pembinaan Perwakilan BPKP DIY terhadap pemerintah DIY dalam penerapan SAP berbasis akrual, ketersediaan tim asistensi terkait pelaksanaan penyusunan LKPD berbasis akrual termasuk mekanisme asistensinya, bagaimana hasil review LKPD tahun anggaran  2015 dan 2016 besertatindak lanjutnya.

Selain SIMDA, Perwakilan BPKP DIY juga mendampingi pembangunan infrastruktur pendukungnya seperti  peraturan bupati, sistem keuangan daerah, kebijakan akuntansi. Perwakilan BPKP DIY melakukan asistensi/ pendampingan penggunaan SIMDA pada saat penyusunan LKPD berupa reviu akhir, terutama ketika pemerintah daerah mengalami permasalahan aplikasi. Kendala yang masih ada sebagian besar masalah SDM, operator terbatas, sering mutasi dan transfer of knowledge masih lambat. Salah satu solusi melalui STAR projectuntuk peningkatan kompetensi pegawai pemda. permasalahan lain entry saldo awal, kadang masih ada yang kesalahan karena pemahaman akuntansi terbatas.Perwakilan BPKP DIY juga melakukan quality assurance sebelum laporan ditandatangani inspektur.

Sedangkan permasalahan dalam reviu antara lain penggunaan dana BOS berupa belum ada kesesuaian antara CALK dengan dokumen sekolah, perbedaan aset pada neraca dengan rekapitulasi barang untuk beberapa SKPD, kebijakan akuntansi belum dilakukan secara lengkap sesuai SAP untuk pos piutang, aset  tetap dan aset tak berwujud, serta beberapa temuan BPK. Tindak lanjutnya, keseluruhan hasil reviu langsung selesai ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan yang sama disampaikan juga beberapa permasalahan terkait peraturan-peraturan khususnya Permendagri yang prakteknya di daerah masih mengalami masalah. Implementasi peraturan Mendagri di daerah masih belum sinkron. Dalam tataran pelaporan, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah masih mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 dan permendagri 21 tahun 2010. Pada saat terbit PP 71 tentang standar akuntansi pemerintahan yang meletakkan basis pelaporan keuangan berbasis akrual, namun pada tahapan implementasi masih menyusun laporan berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 karena di dalamnya masih mensyaratkan penganggaran menggunakan cash basis, maka laporan pertanggungjawaban anggaran masih menggunakan basis kas. Pada saat pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah saat ini dalam satu sistem dua basis akuntansi dilaksanakan bersamaan. Pada area ini menjadi muncul banyak masalah.

Pada ranah belanja barang milik daerah, aturan terbaru Permendagri 19 tahun 2016, sebelumnya menggunakan Permendagri 17 tahun 2008. Dalam Permendagri 19 tahun 2016 lebih menekankan tentang aset tidak berwujud yang belum diatur dalam Permendagri 17 tahun 2008, hanya kelemahan implementasi di lapangan, Permendagri 19 tahun 2016 belum mengatur tentang kerjasama barang milik daerah khususnya aturan mengenai kerjasama dengan aset milik pihak ke tiga.

SE Kementerian Dalam Negeri mengenai dana BOS, terjadi kontradiksi dalam hal mekanisme BOS menggunakan mekanisme hibah, tapi dalam peletakan akun pendapatannya diletakkan sebagai akun pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sedangkan aturan-aturan permendagri sebelumnya menyatakan kalau hibah itu masuk lain-lain pendapatan daerah. Hal ini akan berimbas pada besaran belanja penunjang kepala daerah dan belanja penunjang untuk kegiatan dewan yang besarannya bertambah cukup signifikan. Sehingga membutuhkan pengalokasian pengganggaran tersendiri. Perlu ada sinkronisasi peraturan yang terbit dengan peraturan sebelumnya, sehingga pemerintah daerah lebih jelas untuk meletakkan pengelolaan keuangan.

Mengakhiri diskusi dan tanya jawab seputar penerapan SAP berbasis akural, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI,Helmizar menyatakan telah menemukan benang merah kendala penerapan permendagri yang menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam implementasinya. Akan dikaji kembali aturan-aturan mengenai keuangan, dan akan berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP DIY untuk mendapatkan data-data dukung yang diperlukan. (Humas BPKP DIY/ros)

 



Share      

Berita Terkait:

10 Oktober 2017 11:14:25 / diy / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Kabupaten Purworejo Tegaskan Komitmen Pengembangan SIMDA Keuangan Dalam Proses Pencairan SP2D Online
20 Oktober 2015 08:37:56 / diy / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Duta Akrual Pemda Belajar SIMDA di BPKP DIY
24 April 2013 10:28:21 / diy / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Sosialisasi Pedoman Penerapan PP 71 Tahun 2010