Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jam Pimpinan oleh Sekretaris Utama BPKP
22 Desember 2016 16:16:29 / diy / dibaca: 136 kali / Kat: Sosialisasi

Jumat (16/12) hadir Sekretaris Utama BPKP dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di Aula Perwakilan BPKP DIY untuk memberikan pengarahan, Hadir di acara jam pimpinan Kepala Bagian tata Usaha, Mardi Purwanto mewakili Kepala Perwakilan, seluruh Korwas dan pegawai di lingkungan BPKP DIY.

Acara dibuka oleh Plh. Kepala Perwakilan BPKP DIY, Mardi Purwanto. Dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari.

Sekretaris Utama menyampaikan terkait perencanaan, tantangan untuk tahun 2017 akan berat karena kita akan keluar dari yang kita pahami sampai dengan 2016 dalam pengertian penyelenggaraan pemerintahan, ungkapnya. Lebih lanjut Sekretaris Utama menyampaikan, sampai dengan 2016 paradigmanya masih money follows function, sedangkan untuk tahun 2017 kedepannya akan berubah menjadi money follows program yang akan berdampak kepada BPKP the way we do audit-nya, karena auditnya nanti akan lintas sektoral. Kedepan mulai per Januari harapannya dari sisi Kesesmaan pola penugasan dan sebagainya sudah memperhatikan money follows program, lintas sektoral yang merupakan jiwa dari PP 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014, tetapi mungkin awal-awal masih ada adjustment.

Terkait keuangan,BPKP akan menghadapi chalenge mengenai adanya pengurangan anggaran namun jumlah penugasan tidak berubah, kalau pun berubah hanya menurun sedikit. Terkaithukum,permasalahan yang dihadapi adalah adanya gugatan atas hasil audit BPKP. Dari sisi humas banyak kegiatan yang dibungkus dengan budaya kerja. BPKP perlu menguatkan budaya organisasi yaitu value-nya. Terkait kepegawaian dan organisasi,terutamamengenaipeningkatan kompetensi pegawai, arahan Sestama agar PPM digalakan kembali. Untuk Perwakilan BPKP DIY kegiatan PPM perlu ditingkatkan, sehingga dapat dijadikan benchmark untuk perwakilan lainnya.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Ratna Tianti,menambahkan bahwasalah satu SE Sestama menyebutkan bahwa pegawai dapat mengajukan permohonan pindah, apabila telah 2 tahun bagi wanita dan 4 tahun untuk pria. Namun perlu melihatjuga mengenaianalisis beban kerja dan jabatan. Kondisi yang terjadi analisis beban kerja dan jabatansering dilupakan, sehingga sering sekali surat ke Kepala BPKP mengenai pengajuan pindah hanya berdasarkan masa kerja di perwakilan asal.

Padakesempatan ini, Sekretaris Utama mengapresiasi Perwakilan BPKP DIY, khususnya mengenai kinerja. Perwakilan BPKP DIY memperoleh Juara I untuk keterbukaan informasi publik kategori instansi vertikal, yang dapat dijadikan contoh bagi Perwakilan BPKP lainnya, kemudian juga dalam memanfaatkan lahan kantor, serta menggalakan doa pagi setiap hari senin, rabu, kamis dan jumat.

Pada akhir acara Sekretaris Utama menyampaikan pesankepada Perwakilan BPKP DIY yaitu “Jadilah perwakilan yang top yang menjadi benchmark dari perwakilan yang lain”, pungkas Meidyah Indreswari.Setelah acara berakhir Perwakilan BPKP DIY mengadakan “manequin chalenge”.

(Humas BPKP DIY/ivI)



Share      

Berita Terkait:

07 Nopember 2016 14:26:42 / diy / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Amnesti Pajak di Perwakilan BPKP DIY
29 Oktober 2016 08:54:35 / diy / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Manajemen Penanggulangan Bencana
28 Oktober 2016 17:14:35 / diy / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Keamanan Pangan dan Kosmetik Dari BPPOM
14 September 2016 13:43:18 / diy / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi PPK BLUD pada Pemerintah Kabupaten Cilacap
11 Agustus 2016 08:49:18 / diy / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Inspektorat I Setjen DPR RI Benchmarking Penerapan SPIP di BPKP DIY