Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BPKP DIY Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016
29 September 2016 13:38:23 / diy / dibaca: 189 kali / Kat: PPID

Komisi Informasi Daerah DIY menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Negara Tahun 2016 bertempat di Ballroom Hotel Harper Yogyakarta pada Rabu (28/9). Pemeringkatan layanan informasi oleh badan publik tersebut bekerjasama dengan Badan Pengkajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sebanyak 226 badan publik di lingkungan Provinsi DIY dari total 333 badan publik, turut dalam pemeringkatan layanan keterbukaan informasi badan publik. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X mewakili Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Wakil Ketua DPRD DIY, Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Ketua Komisi A DPRD DIY, para Kepala Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah DIY, pimpinan lembaga legislatif DIY, pimpinan lembaga yudikatif DIY, pimpinan lembaga instansi vertikal di wilayah DIY, Komisioner Komisi Informasi DIY, kepala SKPD se wilayah DIY, para camat se wilayah DIY, dan ketua kelompok masyarakat sipil di wilayah DIY.

Monitoring dan evaluasi kualitas layanan informasi oleh badan publik bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan badan publik sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Infromasi Publik. Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2016, Dewi Amanatun Sutyani. Dewi menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan dalam beberapa proses dan telah melalui pengkajian oleh Badan Pengkajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Tahapan yang dilakukan yaitu self assessment (SAQ) berupa pengisian kuesioner oleh seluruh badan publik, verifikasi website badan publik, serta tahap visitasi berupa wawancara, verifikasi dokumen dan pembuktian sejauh mana informasi dikuasai oleh badan publik.

Ketua Komisi Informasi DIY, Hazwan Iskandar Jaya menyatakan ada tujuh kategori penganugerahan keterbukaan informasi yaitu SKPD Pemda DIY, SKPD Kabupaten/kota, Kecamatan se-DIY, instansi vertikal se-DIY, lembaga legislatif se-DIY, lembaga yudikatif se-DIY, serta SKPD PPID Utama DIY. Hazwan mengajak badan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan badan publik masing-masing.

Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik negara tahun 2016 diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Pakualam X. Untuk kategori SKPD Pemda DIY, badan publik terbaik diraih oleh Dinas Kesehatan DIY. Kategori SKPD pemda Kabupaten/Kota terbaik diraih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Kategori instansi vertikal terbaik diraih oleh Perwakilan BPKP DIY. Kategori lembaga yudikatif DIY terbaik diraih oleh Pengadilan Agama Wates Kulon Progo. Kategori lembaga legislatif terbaik diraih oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Kategori SKPD PPID Utama DIY terbaik diraih oleh PPID Kabupaten Kulon Progo, dan ketegori kecamatan se-DIY terbaik diraih oleh Kecamatan Depok, Sleman. Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutan yang dibacakan oleh KGPAA Pakualam X menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi atas penyelenggaraan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik yang berfungsi untuk mengkaji kualitas layanan informasi di DIY. Sultan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi komoditas besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal tersebut juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Arief Nur Hartanto menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik telah berusia sewindu sejak dikeluarkannya UU nomor 14 tahun 2008. Budaya masyarakat saat ini adalah masyarakat yang sangat membutuhkan informasi. Point penting dari penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah instansi yang menjadi juara keterbukaan informasi publik berarti telah berhasil memenuhi hak-hak warga negara. Yang harus terus dibangun adalah perspektif publik bahwa mereka berhak atas informasi. UU keterbukaan informasi publik dirancang dalam rangka menggerus tindakan-tindakan koruptif yang disembunyikan dari publik. Dengan adanya keterbukaan maka ada keyakinan tidak ada tindakan koruptif di instansi badan publik dan masyarakat sejahtera akan terwujud. “Terakhir, penghargaan harus mampu menginspirasi badan publik lain sehingga kesejahteraan masyarakat di republik yang kita cintai ada di depan mata”, pungkas Arief. (Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

14 September 2017 15:14:55 / diy / dibaca: kali / Kat: PPID
Visitasi Tim Komisi Informasi DIY ke Perwakilan BPKP DIY
31 Agustus 2017 13:50:19 / diy / dibaca: kali / Kat: PPID
Sinergi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP