Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo menekankan pentingnya pembahasan untuk mencari solusi atas permasalahan dalam penyusunan LKPD Tahun 2014 dan pentingnya kesiapan Pemda dalam menyambut sistem akuntansi berbasis akrual.  Selain itu disampaikan pula Perpres Nomor 192/2014 tentang BPKP dan Inpres Nomor 9/2014 tentang peningkatan kualitas SPI dan keandalan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, narasumber Koordinator Kelompok JFA Bidang APD, Yuli Kurnianto, menyampaikan paparan mengenai permasalahan yang dijumpai dalam penyusunan LKPD tahun 2014.  Usai paparan Yuli, acara yang berlangsung dua hari itu dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.  Permasalahan ini biasanya muncul pada saat audit BPK RI terhadap LKPD Pemda.

Di hari kedua, akan dilakukan pembahasan detil aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 Release 3 yang telah berbasis akrual. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual oleh seluruh Pemda di tahun 2015. Dalam sesi tersebut akan dibahas pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Peserta yang hadir adalah admin dan operator SIMDA tiap-tiap Pemda.

Dengan diselenggarakannya pertemuan tersebut, diharapkan Pemda sebagai stakeholder Perwakilan BPKP DIY akan lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangannya, yang salah satunya ditandai dengan diraihnya opini WTP atas LKPD. Selain itu, Pemda lebih siap dalam menyambut dan melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual, dengan tools yang telah disiapkan BPKP, yaitu SIMDA Keuangan versi 2.7 Release 3.

(Humas BPKP DIY/Nanang)