1. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
2. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
6. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
7. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
8. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN
9. KEPMEN 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
10. Permen 05 MBU 2006 tentang Komite Audit BUMN
11. Inpres 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-01/MBU/2007 tentang Pemberlakuan Jasa Administrasi Pinjaman PKBL
14. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
15. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
16. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
17. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Beberapa Peraturan yang Berkaitan dengan Manajemen Risiko:
A. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

1. Peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
2. Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
3. Surat Edaran kepada semua bank umum di Indonesia No: 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
4. Lampiran SE No:5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking)

1. Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia No:6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking)
2. Lampiran Surat Edaran kepada semua bank umum di Indonesia No:6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking)

C. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

1. Peraturan Bank Indonesia No: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia No:8/9/PBI/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum