Deputi Bidang Akuntan Negara

Laporan Kinerja 2018

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, BPKP harus senantiasa siap dalam mengemban amanah yang ditugaskan oleh Pemerintah. Dalam era kompetisi global, kecepatan dalam merespon perubahan lingkungan dan pengelolaan pemerintahan menjadi sangat penting. Upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai sector termasuk pembangunan infrastruktur dan penetapan kebijakan pemerintah, dilakukan dengan sangat cepat dengan merespon perubahan yang terjadi di pasar global. Peran BPKP menjadi strategis untuk memastikan kecepatan gerak pembangunan juga diimbangi dengan tatakelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berbagai penugasan pengawasan terhadap kegiatan lintas sektoral, kegiatan berdasarkan penugasan dari Presiden, dan kegiatan kebendaharaan umum negara atas penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)harus dilakukan dengan cepat dan cermat.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang diemban, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menetapkan indikator kinerja untuk tiga sasaran strategis dan tiga sasaran program pada tahun 2018, yang dituangkan dalam lima indikator sasaran strategis dan sebelas indikator program. Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, tiga sasaran strategis dapat dicapai seluruhnya berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis, begitu pula dengan sebelas indikator kinerja  sasaran program, seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Kegiatan dalam mencapai sasaran strategis tahun 2018sebagaimana telah ditetapkan, selain dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara juga dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP, khususnya Bidang Akuntan Negara. Kegiatan tersebut didukung dengan sumber dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP dan Bantuan Kedinasan dari mitra kerja. Untuk DIPA Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2018dari rencana sebesar Rp8.991.476.000,- direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp8.778.803.900,- atau mencapai 97,63%. Sedangkan DIPA Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP, menyerap dana Rp14.104.628.611,00 dari anggaran Rp14.332.507.782,00.

Capaian Sasaran Strategis 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian Sasaran Program Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa hal utama yang dilakukan dalam tahun 2018 oleh Deputi Bidang Akuntan Negara yaitu Pengawalan Pogram Strategis Nasional di Bidang Energi (migas dan kelistrikan-35.000 MW, 34 pembangkit terkendala, EBT), Transportasi dan Air Bersih (SPAM termasuk evaluasi kinerja PDAM), dukungan ketahanan pangan, Kontribusi pada kebijakan pemerintah terkait holding BUMN Migas, akuisisi aset strategis (Divestasi Freeport, akuisisi platform bisnis online), Pelaksanaan Evaluasi Kapabilitas SPI Korporasi (IACM based), peningkatan kontribusi ruang fiskal melalui audit cost recovery dengan pendekatan  Joint Audit (BPKP, DJP dan SKK Migas), verifikasi subsidi bunga untuk perumahan, serta peningkatan tata kelola korporasi melalui asesmen GCG dan updating standar penilaian GCG melalui ISO 9001:2015,

Selain indikator kinerja, hal yang tidak kalah penting menunjukkan peran suatu unit kerja adalah kepuasan mitra kerja, yang secara tidak langsung dapat mencerminkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara. Berdasarkan survey yang dilakukan, Skor Indeks Kepuasan Stakeholders Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2018 adalah 86,36 dengan predikat “BAIK”. Hasil ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,22 poin daripada hasil skor tahun sebelumnya sebesar 84,14.

Skor Indeks Kepuasan Stakeholders secara grafik digambarkan sebagai berikut:

Secara umum, tingkat kepuasan stakeholder berada pada kriteria “Puas”. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei yang mengungkapkan bahwa 33,09% responden menyatakan “Sangat Puas”, 66,36% menyatakan “Puas”, dan 0,55% menyatakan “Tidak Puas”. Kondisi yang perlu menjadi perhatian terutama terhadap adanya stakeholders yang memberi pernyataan “Tidak Puas” terhadap pelayanan yang diberikan oleh tim BPKP. Hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa komunikasi yang baik dengan mitra kerja dalam  rangka peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan BPKP.

Harapan dan tantangan yang diemban Deputi Bidang Akuntan Negara kedepan semakin besar, seiring dengan tingginya kepercayaan Pemerintah/Presiden kepada BPKP dan tingkat persaingan usaha yang semakin ketat dihadapi BUMN. Selain dituntut memiliki keunggulan kompetitif, BUMN juga dituntut efisiensi dengan tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Tantangan ke depan tersebut yaitu berupa:

  1. Pengawasan Akuntabilitas Korporasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (menjadi dasar pengembangan Indeks Komposit Akuntabilitas Korporasi – IKOMPAK);
  2. Pengawalan Akuntabilitas Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan dengan Berbasis IT (database, aplikasi), termasuk pembentukan holding BUMN, BUMDes;
  3. Metodologi pengawasan yang berbasis standar internasional, misal manajemen kualitas ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui dengan ISO 9001:2015

Untuk itu,Deputi Bidang Akuntan Negara di tahun mendatang, menetapkan langkah-langkah strategis di tahun 2019, sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola (governance) percepatan pelaksanaan program strategis/prioritas nasional pada BUMN, dengan menekankan pada penyelesaian permasalahan;
  2. Melakukan pengawasan yang responsif terutama terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi BUMN/BUMD/BLUD dalam penyelenggaraan operasi dan mendukung pembangunan;
  3. Meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan  kepada Presiden melalui Kepala BPKP, baik aspek kecepatan maupun keakuratan;
  4. Meningkatkan pembinaan sistem pengendalian intern pada korporasi dan mendorong kapabilitas satuan pengawas intern korporasi;
  5. Memfokuskan pengawasan pada BUMD dan BLUD dengan jasa assurance dan consulting yang dapat mendorong good corporate governance serta peningkatan kinerja dan kualitas laporan keuangan  BUMD dan BLUD;
  6. Pengembangan metode pengawasan dengan Berbasis IT (database, aplikasi).

Share