Deputi Bidang Akuntan Negara

Laporan Kinerja Tahun 2017

Ikhtisar Eksekutif

Pemerintah telah memberikan peran yang sangat penting bagi BPKP, sebagai aparat pengawasanintern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 192Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Implementasi tugas pokok BPKP dilakukan melalui penugasan pengawasan terhadap kegiatan lintas sektoral, kegiatan berdasarkan penugasan dari Presiden, dan kegiatan kebendaharaan umum negara atas penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang diemban, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menetapkan indikator kinerja untuk tiga sasaran strategis dan tiga sasaran program pada tahun 2017, yang dituangkan dalam empat indikator sasaran strategis dan sepuluh indikator program. Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, tiga sasaran strategis dapat dicapai seluruhnya berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis. Dari sepuluh indikator kinerja  sasaran program, tujuh indikator dengan capaian 100% atau lebih, dua indikator dengan capaian antara 90% s.d. 100%, dan  1 indikator capaiannya 55,55%.

Kegiatan dalam mencapai sasaran strategis tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan, selain dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara juga dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP, khususnya Bidang Akuntan Negara. Kegiatan tersebut didukung dengan sumber dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP dan Bantuan Kedinasan dari mitra kerja. Untuk DIPA Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2017 dari rencana sebesar Rp5.394.515.000,00 direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp5.346.806.014,00 atau 99,12%. Sedangkan DIPA Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP, menyerap dana Rp6.728.263.556,00 dari anggaran Rp 7.542.502.731,00. 

 

 

Selain indikator kinerja, hal yang tidak kalah penting menunjukkan peran suatu unit kerja adalah kepuasan mitra kerja, yang secara tidak langsung dapat mencerminkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara. Berdasarkan survey yang dilakukan, Nilai indeks kepuasan stakeholder tahun 2017 adalah 4,30dari skala Likert 1-5 dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan stakeholder tahun 2016  sebesar 4,21, maka terdapat kenaikan nilai indeks sebesar 0,09.  Berdasarkan hasil survey, stakeholder mengharapkan peningkatan pelayanan terutama pada aspek keandalan (realibility) dan keterjaminan (assurance) sebagaimana diilustrasikan pada diagram berikut:

Harapan dan tantangan yang diemban Deputi Bidang Akuntan Negara kedepan semakin besar, seiring dengan tingginya kepercayaan Pemerintah/Presiden kepada BPKP dan tingkat persaingan usaha yang semakin ketat dihadapi BUMN. Selain dituntut memiliki keunggulan kompetitif, BUMN juga dituntut efisiensi dengan tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.Untuk itu,Deputi Bidang Akuntan Negara di tahun mendatang, menetapkan langkah-langkah strategis di tahun 2018, sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola (governance) percepatan pelaksanaan program strategis/prioritas nasional pada BUMN, dengan menekankan pada penyelesaian permasalahan;
  2. Melakukan pengawasan yang responsif terutama terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi BUMN/BUMD/BLUD dalam penyelenggaraan operasi dan mendukung pembangunan;
  3. Meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan  kepada Presiden melalui Kepala BPKP, baik aspek kecepatan maupun keakuratan;
  4. Meningkatkan pembinaan sistem pengendalian intern pada korporasi dan mendorong kapabilitas satuan pengawas intern korporasi;
  5. Memfokuskan pengawasan pada BUMD dan BLUD dengan jasa assurance dan consulting yang dapat mendorong good corporate governance serta peningkatan kinerja dan kualitas laporan keuangan  BUMD dan BLUD;
  6. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan.

 


Share