Deputi Bidang Akuntan Negara

Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Akuntan Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daaerah; 
  2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  4. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  5. Pelaksanaan sosialisasi, konsultansi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  6. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang akuntan negara sesuai peraturan perundang-undangan.
     

Share   
Produk DAN
GCG
Manajemen Risiko
Asistensi BLUD
SIA dan Billing Sistem PDAM
IACM Korporasi
PERDEP Nomor 3 Tahun 2019
PERDEP Nomor 13 Tahun 2018
Profil Deputi Bidang Akuntan Negara
Visi dan Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekilas Deputi Bidang Akuntan Negara
Renstra Tahun 2015 - 2019
Profil Pimpinan
Reformasi Birokrasi
Survei Kepuasan Stakeholder
Capaian Kinerja Tahun 2019
Gallery
Kegiatan Deputi Bidang Akuntan Negara dalam foto
Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
LAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
HUBUNGI KAMI
KONTAK
LAYANAN PENGADUAN

                                                                               

Apabila terdapat keluhan silahkan sampaikan melalui Penerima Pengaduan Deputi Akuntan Negara:

 

Petugas Penerima Laporan Gratifikasi --> Welly Brordus Maria RH

( Welly.brordus@bpkp.go.id )