Rakorwasin Bali : Pemulihan Pariwisata Menuju Kebangkitan Ekonomi Bali

Denpasar, 24 Mei 2021 - BPKP telah menerbitkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2021. Tema pengawasan yang diusung adalah “Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi”, salah satunya adalah pada sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Ibu Sally Salamah, ketika beliau memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021.

Acara tersebut dilaksanakan di Denpasar pada hari Senin, 24 Mei 2021, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Prof Tjokorda Oka Sukawati, Sekda Provinsi Bali, Drs Dewa Made Indra, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, Irjen Kemnedagri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Ir. I Putu Astawa,  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Bapak Muhammad Masykur, para Bupati dan Walikota di wilayah provinsi Bali serta Inspektur Provinsi dan Inspektur Kaputen/Kota wilayah Provinsi Bali.

Dalam acara tersebut, Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali  Prof Tjokorda Oka Sukawati menyampaikan bahwa sektor Pariwisata di Bali mengalami dampak dan penurunan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan akibat adanya pandemi covid-19. Dalam upaya mengembalikan geliat pariwisata yang terpukul akibat pandemi covid-19,Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun rencana Jangka Pendek dan rencana jangka panjang, dan kehadiran BPKP sangat membantu dalam menjalankan segala perencanaan ini. Dalam Rakorwasin tersebut banyak dibahas mengenai peran APIP dalam penyelenggaraan pembangunan didaerah, termasuk dalam mengawal rencana pemerintah Bali mengembalikan geliat pariwisata di Provinsi Bali ini yang telah disusun dalam rencana jangka pendek dan jangka panjangnya.

Melalui Rapat Koorsidinasi Pengawasan Intern ini diharapkan diharapkan dapat menjadi upaya dalam koordinasi dan harmonisasi pengawasan intern di daerah. Pengawasan intern yang terkoordinasi dan harmonis dapat meningkatkan kualitas pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah. Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara BPKP dengan Inspektur Se provinsi Bali. Semoga kedepannya sinergi dan kolaborasi antara BPKP dan seluruh pemerintah daerah di Bali dapat berjalan dengan lancer terus terjalin dengan baik.

 

-Humas Deputi Akuntan Negara -