Deputi Bidang Akuntan Negara

Berita Seputar Deputi Bidang Akuntan Negara

Tingkatkan Terus Kualitas dan Inovasi
04 Mei 2018 10:42:12 / dan / dibaca: 43 kali / Kat: Evaluasi

“Kualitas dan inovasi merupakan kunci sukses sebuah organisasi. Deputi Akuntan Negara sebagai bagian dari organisasi BPKP harus terus meningkatkan kualitas dan inovasi untuk dapat mendukung keberhasilan organisasi BPKP secara keseluruhan,” kata Kepala BPKP, Ardan Adiperdana saat membuka Rapat Kerja Deputi Akuntan Negara hari Kamis (26/4/2018) di Sentul Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP menyampaikan dua kondisi sebuah organisasi yaitu survive dan growth. Dalam kondisi survive dengan keadaan lingkungan yang telah matang, produk dari organisasi harus terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan kualitas yang terjaga diharapkan kepercayaan publik atau stakeholders tetap terjaga dan meningkat. Diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya agar kualitas tetap terjaga, salah satunya SDM yang berkualitas dan kapabel.

Sedangkan organisasi dalam kondisi growth dengan keadaan lingkungan yang berubah cepat dibutuhkan inovasi produk dengan keunggulan yang lebih baik. Melalui inovasi diharapkan produk dapat cepat merespon perubahan lingkungan dan memiliki keunggulan lebih dibandingkan kompetitor.

Namun terkadang sebuah organisasi dihadapkan pada dua kondisi yakni survive dan growth sekaligus. Dengan kondisi demikian, seperti halnya BPKP, organisasi harus tetap menjaga kualitas produk dan melakukan inovasi untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat. “Dalam kondisi survive dan growth sekaligus, BPKP harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas produk pengawasan dan terus melakukan inovasi dengan mendinamiskan sumber daya yang ada,” pesan Kepala BPKP.

Di samping itu, Kepala BPKP juga berpesan agar dalam Rapat Kerja Deputi Akuntan Negara dilakukan evaluasi atas capaian kinerja dan penyusunan langkah strategis ke depan termasuk inovasi pengawasan yang akan dilakukan. Ke depan diharapkan hasil dari rapat kerja ini dapat mendukung peningkatan kinerja Deputi Akuntan Negara.

Dalam kesempatan tersebut, sejalan dengan arahan Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang Dwijanto menyampaikan perlunya kecepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan BPKP namun dengan tidak mengurangi kualitas. Hal ini diperlukan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, di mana BPKP sering diminta Presiden untuk memberikan informasi pengawasan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Inovasi pengawasan di lingkup Bidang Akuntan Negara juga diperlukan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi. “Inovasi tidak harus mengarah ke teknologi, namun dapat dalam bentuk kegiatan pengawasan yang belum pernah dilakukan,” ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Lebih lanjut, dicontohkan bentuk inovasi yang perlu dilakukan antara lain evaluasi kapabilitas SPI BUMN, dan asesmen GCG BUMD seiring berlakunya PP Nomor 54 Tahun 2017.

Di samping itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara juga menyampaikan realisasi kegiatan pengawasan di lingkup kedeputian Akuntan Negara sampai dengan triwulan I tahun 2018. Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Deputi Akuntan Negara mencapai 29,21%, lebih tinggi dari rata-rata capaian PKPT BPKP secara keseluruhan sebesar 26%. Untuk realisasi penyerapan anggaran tercapai sekitar 90% dari disbursement plan yang ditetapkan. “Capaian kinerja kegiatan pengawasan dan penyerapan anggaran yang baik tersebut perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan sampai akhir tahun 2018,” pesan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.

Rapat Kerja Deputi Akuntan Negara diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor, dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Kedeputian Akuntan Negara. Acara rapat kerja yang berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 27 April 2018 diisi dengan pembahasan capaian kinerja dan rencana kegiatan ke depan untuk tingkat kedeputian dan per direktorat, pemaparan materi dari berbagai nara sumber, dan Team Building. Untuk pemaparan materi tersebut yaitu “BUMN dan Peran Pengawasan BPKP ke Depan” oleh Kementerian BUMN, “Peta Jalan (Road Map) BUMD Pasca Terbitnya PP Nomor 54 Tahun 2017” oleh Kementerian Dalam Negeri, “Implikasi Hukum atas Hasil Pengawasan BPKP” oleh Biro Hukum BPKP, dan “Governance, Risk, and Control” oleh mantan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Meidyah Indreswari.

 

 

 

 

 

 

 

Humas DAN BPKP.



Share      

Berita Terkait:

03 Januari 2018 05:33:27 / dan / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Penyampaian Laporan Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2017