BPKP Kaltara Adakan Jam Pimpinan Bersama Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD

TARAKAN - Bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan kegiatan Jam Pimpinan Bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, Selasa (16/11). Acara dipandu oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Rusdy Sofyan dan dihadiri oleh para pegawai lainnya.

Pada kesempatannya, Raden menyampaikan terkait peran BPKP selama dua tahun ini.

"Peran BPKP selama dua tahun ini begitu besar, yakni selama masa pandemi COVID-19 . Seperti dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan pembangunan yg dilakukan Presiden yang selalu mempertimbangkan pendapat dari BPKP " ungkap Raden.

Dampak dari konsekuensi yang besar tersebut harus dijawab BPKP melalui pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan harapan stakeholder utama kita, dalam hal ini Presiden. Berkaitan dengan hal itu, ia juga menyinggung terkait pengawasan.
"Pengawasan yang berkualitas tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas bukan hanya dari sisi jumlah tetapi dari sisi kompetensinya.

Lebih dari itu juga, menyikapi tantangan yang terus diberikan oleh Presiden, BPKP harus menjawab dengan integritas. Ia juga menyampaikan bahwa integritas itu menjadi modal yang paling utama bagi pegawai BPKP.

"Saya perlu menyampaikan juga ke semua pegawai BPKP Kaltara bahwa kita patut bersyukur, instasi BPKP merupakan instansi yang notabene-nya menjadi instansi yang terbebas dari permasalahan integritas. Di BPKP hampir tidak ada pemberitaan yg muncul terkait permasalahan integritas," ungkap Raden.

Ia juga mengutip kata bijak dari Kepala BPKP yang pertama, Dr. Gandhi "Kejujuran adalah Mahkota Pengawasan".

Berkaitan dengan arahan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh bahwa menjawab tantangan Presiden, hasil pengawasan BPKP yang dilaporkan kepada Presiden harus memberikan kontribusi yang nyata. Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP harus bisa menyimpulkan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Presiden. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh BPKP harus bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang besar (konvergen). Agar bermanfaat, maka pengawasan yang dilakukan harus cepat, pengawasan yang dilakukan justru tidak menghambat pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Jadi harus tepat waktu, karena walaupun laporannya bagus namun tidak tepat waktu akhirnya laporannya menjadi kurang bermanfaat.

(Kominfo BPKP Kaltara)