Rakor Pengawasan Program PEN

Tarakan (14/9) - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara R. Bimo Gunung Abdulkadir mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertemakan "Sinergi Pengawalan Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Aparat Penegak Hukum-APIP".

Acara yang dilakukan secara daring di Ruang Vicon Sanika Satyawada, Polres Tarakan dibuka dengan sambutan dari Kepala Bareskrim Polri Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo.yang juga menjabat sebagaiKetua Satuan Tugas(Satgas)PEN Polri. Dalam sambutanya, Listyo mengatakan bahwa koordinasiSatgas PEN Polri bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, BPKP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah merupakan langkah penting dalam  melaksanakan pengawasan Program PEN hingga tingkat daerah.Lebih lanjut, Listyo menjelaskan bahwa pengawasan lebih ditujukan kepada pembinaan dan pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan Program PEN.

Berikutnya, penyampaian dariStaf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati yang menjelaskan terkait progres pelaksanaan Program PEN sertapermasalahan mengenai  pelaksanaan dan pengawasan Program PEN.Pada kesempatannya, Sudarto menyampaikan apabila kita bisa bekerja sama dan saling berkolaborasi maka kita dapat menghadapi masalah tersebut.

Sementara itu,Sumiyati menyampaikan bahwa dalam membangun strategi pengawasan atas program penanganan COVID-19, disampaikan ada berbagai ketentuan yang mengamanatkan kita semua dalam melakukan pengawasan. Apabila pilar pengawasannya lemah, maka ada risiko bisa jatuh dan tidak bisa bekerja secara optimal. Sumiyati juga menyampaikan, dalam menjalankan tugas-tugas ini, kita dihadapkan dengan hal baru, yakni situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Oleh sebab itu, perlu memastikan bahwa dalam program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Pemaparan terakhir oleh Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Andi Herman yang menyampaikan mengenai bagaimana meminimalisir risiko-risiko hukum yang timbul.

(Kominfo BPKP Kaltara)