Perkuat Sinergi Demi Wujudkan LKPD yang Berkualitas

Manokwari (30/03)- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Provinsi Papua Baratdi Aula Kasuari Gedung Keuangan Negara Manokwari. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat menjadi narasumber pada rakor tersebut. Acara ini diikuti Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di lingkup Provinsi Papua Barat baik secara langsung maupun virtual dengan memanfaatkan aplikasi zoom meeting.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Papua Barat Moch. Ali Hanafiah membuka secara resmi acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tujuan diselenggarakan rapat ini selain memperkenalkan tugas dan fungsi Kanwil DJPbProvinsi Papua Barat, serta  mampu meningkatkan sinergi dalam koordinasi data laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga keandalan Laporan Keuangan Pemeriritah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah juga dapat ditingkatkan.

Tak hanya itu, Ali juga berharap acara ini juga dapat memperkuatsinergi antara Kementerian Keuangan, BPKP, BPKdan BPKAD.

“Besar harapan kami, melalui acara ini dapat semakin meningkatkan sinergi antara penyusun, pengawas, pemeriksa dan pengguna Laporan Keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun” ujar Ali.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Moch. Fahrudin memaparkan materi mengenai Peran BPKP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Daerah. BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab kepada presiden. BPKP dan seluruh APIP merupakan internal auditor.

BPKP memiliki peran assurance dan consulting. Hal tersebut dilakukan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.

Assurance dapat berupa audit, evaluasi, monitoring dan reviu. Sedangkan consulting bisa asistensi, bimtek, advisory maupun pelatihan-pelatihan. BPKP selaku Pembina APIP juga memberikan pelatihan dan sertifikasi fungsional dan substantif bagi APIP” jelas Fahrudin.

Sementara itu, Kepala Subauditorat 1 Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat Hendri Purnomo Djati menjelaskan Peran BPK dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas.

Pada sesi diskusi, Kepala BPKAD Teluk Bintuni dan Kepala BPKAD Kabupaten Manokwari mengapresiasi kinerja BPKP mendampingi pemda dalam menyusun laporan keuangan dan membimbing penggunaan SIMDA.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BPKP yang selama ini membimbing, mengarahkan kami terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian berterima kasih juga selama ini kehadiran SIMDA sudah membantu kami dan teman-teman BPKP membimbing penggunaan, mudah-mudahan jika jadi menggunakan SIPD, BPKP tetap membantu kami” ucap Kepala BPKAD Teluk Bintuni, Herman Kayame.

(Kominfo BPKP Pabar)