Kaper BPKP Pabar Sarankan Bangun Data saat FGD Percepatan Pembangunan di Tanah Papua

Manokwari (08/12)- Sesuai dengan arahan Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan di Tanah Papua adalah prioritas nasional. Kebijakan pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan, kesejahteraan serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua.

Perubahan pendekatan pembangunan yang mengedepankan pada budaya dan konstektual Papua, diharapkan memiliki implikasi pada efektivitas program pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, CSO, serta masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP). Perubahan pendekatan kebijakan ini pun direalisasikan pemerintah dengan mengeluarkan strategi pembangunan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2017 dan Inpres No. 9 Tahun 2020 yang mengedepankan sinergi lintas K/L/D dalam melaksanakan percepatan pembangunan konstektual Papua. Dalam melaksanakan Inpres ini, peran birokrasi sangat vital untuk menghadirkan layanan publik yang menjangkau seluruh masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, Kedeputian V Kantor Staf Presiden mengundang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Moch. Fahrudin mengikuti focus group discussion(FGD) di Swissbel Hotel Manokwari. Tema yang diusung pada FGD tersebut yakni Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Otonomi Khusus di Papua Barat. FGD tersebut dilakukan guna mendapatkan masukan dan rekomendasi perbaikan kebijakan pembanguanan di Papua Barat. Acara ini dibuka langsung oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Moch. Fahrudin mengatakan BPKP sebagai auditor menemukan beberapa masalah yang terkait sulitnya mencari data. “Disini sangat sulit mencari data. Data seharusnya dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti bantuan sosial. Data yang dimaksud BNBA yaitu by name by address” kata Fahrudin.

Fahrudin mengharapkan perlunya kerja sama semua pihak untuk membangun data.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberai, Kepala Kantor Regional BKN XIV Manokwari, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan Papua Barat, Akademisi dan Tokoh DPRP/MRP.

(Kominfo BPKP Pabar)