BPKP Lakukan Pengawasan PKKN di Kabupaten Pulau Taliabu

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diantaranya menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Pada hari senin 17 Oktober 2021 Tim Audit dari Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan penyidik di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, wilayah terjauh di Provinsi Maluku Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Luwuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Perjalanan menuju Pulau Taliabu dapat ditempuh dalam waktu tiga hari dua malam untuk sekali perjalanan menggunakan transportasi kapal laut. Walaupun lokasinya jauh dari Kota Ternate, namun Auditor yang ditugaskan tetap melaksanakan tugas tersebut dengan penuh semangat.

Kunjungan ini merupakan pemenuhan prosedur audit sebagaimana yang telah tertuang dalam Standar Audit pada:

  1. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);
  2. Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 tahun 2019;
  3. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017.

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertujuan untuk memperoleh kesimpulan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. (Kominfo BPKP Malut/Mei)