Ternate (06/07) - Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyelenggarakaan Sosialisasi SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Halmahera Barat pada pagi ini (06/07). Bertempat di Aula Baykole Kantor Bupati Halmahera Barat,   Sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Halmahera Barat James Uang. Dalam sambutannya, James menyampaikan apresiasi kepada BPKP karena telah memberikan Sosialisasi SPIP Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Halamahera Barat. Selain itu, James berharap dengan diberikannya sosialisasi ini kepada para kepala OPD, dapat menambah wawasan terkait SPIP dan meningkatkan kualitas hasil kinerja pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Halmahera Barat James Uang, Sekretaris Daerah  Kabupaten Halmahera Barat Sahril Abdul Radjak, Inspektur Kabupaten Halmahera Barat Julis Marau, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, para Kepala OPD dan para Camat di Kabupaten Halmahera Barat. Pada kesempatan ini Inspektur Kabupaten Halmahera Barat Julis Marau menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini telah diamanatkan  dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008. Lanjurnya, Julius menyampaikan bahwa SPIP ini merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Julius berharap dengan adanya sosialisasi SPIP Terintegrasi dari BPKP ini dapat menambah wawasan para kepala OPD dan dapat mencapai tujuan organisasi yang berkualitas.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara didampingi Koorwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah beserta Tim menyampaikan bahwa Sosialisasi SPIP Terintegrasi ini baru pertama kalinya diberikan di Pemkab Halmahera Barat saja.  Lanjut Aryanto, selain sosialisasi BPKP Maluku Utara juga akan memberikan bimbingan teknis SPIP dan juga memberikan pendampingan untuk peningkatan kapabilitas APIP sehingga pada tahun ini Kapabilitas APIP di Kabupaten Halmahera Barat telah mencapai level 3. Selain itu Aryanto berharap bahwa SPIP di Kabupaten Halmahera Barat juga bisa mencapai level 3. Kemudian dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat diimplementasikan dilingkungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Aryanto menambahkan bahwa pada intinya Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersedia  memberikan pembinaan kepada OPD. (Kominfo BPKP Malut/April)