Rakor Teknis PMD se-Kalteng, Kepala Perwakilan Beri Arahan Seputar Evaluasi Pelaksanaan Siskeudes

Palangka Raya (07/04) - Pengelolaan keuangan di desa harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pertanggungjawaban oleh perangkat yg ada di desa. Selain itu, juga dibutuhkan pembimbingan dan pengawasan oleh BPKP Kalteng selaku insan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalteng dalam Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) se-Kalimantan Tengah yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Hamka, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas PMD Prov. Kalteng Rojikinnor, Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Kalteng, dan perwakilan Camat se-Kalteng.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan 4 poin kontribusi BPKP dalam rangka pengawalan preventif akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yakni: fasilitasi peningkatan kompetensi SDM pemda dan desa, pelaksanaan bimtek dan konsultasi pengelolaan keuangan desa serta BUMDes, pengembangan pedoman pengelolaan keuangan desa dan aplikasi Siskeudes, dan yang terakhir pemberian masukan kepada regulator terkait (Kemenkeu, Kemendagri, KemenDesa-PDTT, serta Pemkab/Pemko).

Selain itu, beliau juga mengajak para peserta untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar evaluasi pelaksanaan aplikasi Siskeudes, pemantapan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga komitmen bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat Desa.***(Kominfo BPKP Kalteng/Reza)