APIP Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas di Tengah Pandemi

Rangkaian acara Kongres AAIPI yang dimulai pukul 09.00 WITA ini, menghadirkan beberapa keynote spaker yaitu Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam hal ini diwakilkan oleh Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Kongres juga menghadirkan narasumber dari Instutute of Internal Auditor Australia, Stephen Coates dan beberapa pembicara dalam diskusi panel yang dipandu oleh moderator Inspektur Bappenas Trisacti Wahyuni. Keempat  panelis tersebut adalah Kepala Badan Kajian Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Restog Krisna Kusuma, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang, dan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Marlyna Almutahar.

Kongres AAIPI 2021 mengusung tema "Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas di Tengah Pandemi". Sri Mulyani mengatakan momentum pemulihan ekonomi tetap harus terjaga, meskipun masuk COVID-19 varian Delta. Penerapan PPKM ketat di permulaan triwulan III berdampak pada perlambatan konsumsi masyarakat serta tertahannya aktivifitas investasi sektor swasta. Meskipun demikian Sri Mulyani mengutarakan bahwa momentum pemulihan masih relatif terjaga, karena ditopang dengan pertumbuhan positif pada semua komponen pengeluaran, khususnya ekspor yang masih tinggi. Menurut Sri Muliyani terdapat 493 daerah yang mengalami surplus pendapatan dibanding belanja. Daerah tersebut terdiri dari 30 provinsi, 375 kabupaten, dan 88 kota. Rata-rata agregat surplus defisit APBD wilayah Provinsi sebesar Rp 3,28 triliun. Selain itu, reformasi perpajakan diharapkan berdampak positif pada peningkatan tax ratio. Sekarang ini, APIP tidak lagi bekerja sebagai watchdog tetapi sebagai trusted advisor yang berfokus pada solusi dan rekomendasi perbaikan. APIP juga harus mampu memberikan insight maupun foresinght, APIP harus mengatasi bebagai kendala administrasi maupun kebijakan teknis, pungkas Sri Mulyani.

Pada kesempatan ini, Muhammad Yusuf Ateh juga menyampaikan arahan yang diberikan oleh Presiden kepada APIP, yaitu kawal percepatan belanja pemerintah, tingkatkan pengawasan atas kualitas perencanaan program, dan terakhir, kawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa APIP dituntut adaptif untuk mengawal akuntabilitas dan memberikan value kepada organisasi di tengah perubahan. APIP harus mampu memberikan informasi bernilai bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih strategis, memberikan solusi dini bagi permasalahan yang dihadapi organisasi, serta tangkas mengantisipasi risiko dan merekomendasikan mitigasi risikonya. Ateh juga mengungkapkan bahwa AAIPI merupakan wadah penting untuk meningkatkan kualitas audit intern pemerintah secara kolaboratif.

Dalam acara ini, Tumpak Haposan Simanjuntak yang mewakili Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Mendagri berharap agar daerah seirama dengan pusat dalam menjaga kecepatan dan ketepatan penyelenggaraan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya ada beberapa kebijakan dalam rangka tugas pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri yang telah di keluarkan, setidaknya ada 2 Permendagri, 50 Instruksi Mendagri  yang terkait dengan PPKM, 1 Keputusan Mendagri, dan 7 Surat Edaran Mendagri yang telah di tetapkan. Hal ini merupakan refleksi bagaimana antisipasi kebijakan terhadap kondisi yang sangat dinamis.

Webinar diselenggarakan sebagai rangkaian Kongres AAIPI dalam rangka membentuk Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI). Dalam Kongres ini terpilih sebagai Ketua Umum DPN AAIPI adalah Agustina Arumsari yang juga merupakan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.