BPKP Hadir dalam Percepatan Penanganan Stunting di Sulbar

Pada kesempatan ini Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo Pada kesempatan ini Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menugaskan BKKBN menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Menindaklajuti penugasan tersebut, BKKBN telah membentuk Tim Pendamping dengan fokus pada keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting, mulai dari sebelum menikah, saat kehamilan dan melahirkan. Tim ini telah terbentuk seluruhnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan kekurangan gizi pada anak yang dapat menghambat pertumbuhan otak dan fisik anak, penderitanya rentan terserang penyakit dan mengurangi daya saing penderita saat tumbuh dewasa. Bonus demografi yang dialami Indonesia yang diperkirakan terjadi pada tahun 20230 harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, agar SDM yang lahir adalah SDM yang berkualitas.

Ramah tamah ini merupakan rangkaian acara Percepatan Penurunan Stunting Melalui Integrasi Program Prioritas Instansi Vertikal dan Penyematan Bunda Genre Tingkat Sulbar Tahun 2021 yang berlangsung di Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar. Sebagai tuan rumah dalam acara ramah tamah ini, Enny turut memberikan sambutan dan meminta Kepala BKKBN untuk berbagi pengalaman dalam penanganan stunting dan saat menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BPKP selaku aparat pengawasan intern pemerintah turut melakukan pengawalan atas percepatan penanganan stunting berupa penugasan evaluasi percepatan penurunan stunting dan verifikasi pencapaian Disbursement Linked Indicators (DLI) atas Program Percepatan Pencegahan Stunting.

Turut hadir dalam ramah tamah ini Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud, Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pimpinan instasi vertikal, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.