Kajian Fiskal Regional untuk Sulbar Maju

Acara Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dipandu oleh Budi Prasetyo dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia Sulawesi Barat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Badan Pengelola Keuangan, Aset Daerah (BPKAD)  di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Hasoloan Manalu via aplikasi zoom meeting. Acara dibuka oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Irfa Ampri, yang menyampaikan harapan Indonesia masuk dala jajaran negara maju di tahun 2045. Irfa Ampri juga menyampaikan bahwa KFR yang diterbitkan setiap 3 bulan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyajikan data dan analisis mengenai perkembangan kondisi fiskal, untuk kemudian disandingkan dengan target ekonomi makro Pemerintah pada suatu periode tertentu. Forum ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang perkembangan fiskal di Sulawesi Barat , terutama peranannya dalam sektor pertanian di Sulawesi Barat.

Kegiatan diseminasi dilanjutkan dengan pemberian materi oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Suharto yang menyampaikan Peran Fiskal terhadap Sektor Pertanian dalam mendukung Perekonomian di Sulawesi Barat. “Berdasarkan data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, tercatat sebesar 49,87% debitur merupakan debitur di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan nilai penyaluran mencapai Rp653,82 miliar atau 41,45% dari total penyaluran KUR di Sulawesi Barat sebesar Rp1.311,08 miliar. Besarnya porsi pembiayaan KUR pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan di Sulawesi Barat, menegaskan kembali bahwa bidang-bidang ini merupakan motor penggerak perekonomian di Sulawesi Barat saat ini. Kanwil DJPb Sulawesi Barat berperan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran KUR, dan senantiasa mendukung berkembangnya perekonomian di Sulawesi Barat melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat,” ungkapnya.

Paparan dilanjutkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Hermanto tentang Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat dan Peran Bank Indonesia (BI). Dalam kesempatan ini Hermanto menyampaikan “Program Unggulan Pengendalian Inflasi BI Sulawesi Barat, yaitu Pengembangan Sektor Perikanan, Intensifikasi Lahan Pertanian dan Kerja Sama Antar Daerah”. Hermanto juga menyampaikan faktor pendorong inflasi Sulawesi Barat lebih banyak hasil produksi perikanan yang dijual ke provinsi lain sehingga stok perikanan di Sulawesi Barat berkurang. Cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini juga mengganggu proses produksi komoditas pertanian dan perikanan. Peralatan dan infrastruktur produksi komoditas pertanian dan perikanan belum menggunakan teknologi terkini sehingga hasil produksi belum optimal dan kebijakan subsidi dari Pemerintah yang berakhir dapat meningkatkan harga beberapa komoditas seperti PPnBM Mobil.

Acara dilanjutkan dengan Paparan dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Agus Gede Hendrayana Hermawan tentang Peran Pertanian dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat. “Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 66,42% kepala rumah tangga penduduk miskin mempunyai sumber penghasilan utama dari pertanian” Sebagai Penutup, Agus Selama Maret 2016 sampai Maret 2020, persentase penduduk miskin cenderung menurun, namun pada September 2020 terjadi peningkatan dan pada Maret 2021 menurun kembali dibanding periode sebelumnya.

Plt Kakanwil Ditjen DJPb Irfa Ampri mengharapkan dengan adanya Kebijakan Fiskal Regional yang dikeluarkan Kanwil Ditjen DJPb dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan oleh Pemangku Kebijakan di Daerah.


sulbar