APIP Sulbar Satukan Pemahaman Pengawasan Vaksin Di Daerah

Acara yang dipandu oleh Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Sigit Satrio Wibowo, dihadiri oleh Korwas Bidang IPP, Korwas Bidang AN, Kasubbag Kepegawaian dan Umum BPKP Sulbar, Pimpinan dan tim Inspektorat di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat via aplikasi zoom meeting. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Hasoloan Manalu, yang menyampaikan “Rencana Waktu dan Lingkup pengawasan vaksinasi tahap 3 pada 11 – 31 Oktober dengan cutoff data vaksinasi maupun stok vaksin per 30 September 2021 dan tahap 4 pada tanggal 15 November – 3 Desember 2021 dengan cutoff data vaksinasi maupun stok vaksin per 30 November 2021”. Hasoloan Manalu juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi guna menanggulangi pandemi COVID-19 terus digalakkan oleh pemerintah. Salah satu faktor penting yang turut mendukung suksesnya vaksinasi COVID-19 adalah tertanganinya permasalahan distribusi dan pengelolaan vaksin COVID-19.

Kegiatan workshop dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Pengendali Teknis Bidag Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Untung Subagyo yang menyampaikan materi tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. “Sosialisasi dan diseminasi pedoman ini diperlukan guna memberikan pemahaman yang sama kepada APIP daerah tentang proses bisnis pengeloaan vaksin COVID-19, Tentative Audit Objective (TAO) baru, langkah kerja audit serta alur dan format pelaporan hasil audit,” ungkapnya.

Paparan dilanjutkan oleh auditor ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Willy Andersen Siahaan tentang Pedoman Was Vaksinasi Covid-19 dan Rencana Penugasan Pengawasan Vaksinasi Tahap III dan IV. Dalam kesempatan ini Willy menyampaikan “dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan nanti kita harus menjadi contoh dengan Menggunakan APD minimal Masker, Persiapkan dokumen surat  Swab Antigen untuk memenuhi persyaratan apabila diperlukan, Patuhi Prokes dan Tidak mengganggu Pelaksanaan Vaksinasi”. Sebagai Penutup, Willy Andersen Siahaan menambahkan titik kritis pengawasan vaksin dengan 5 tepat, yaitu : Ketepatan Jumlah, Ketepatan Kualitas, Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu dan Ketepatan Administrasi.

Melalui kolaborasi antara BPKP dan APIP di Sulawesi Barat diharapkan bermuara pada kualitas laporan hasil pengawasan yang memenuhi Standar Audit yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesi (AAIPI), tenggat waktu laporan bisa terpenuhi secara tepat, serta terwujudnya pengelolaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang akuntabel dan transparan sebagai salah satu upaya APIP dalam mendukung suksesnya progam vaksinasi COVID-19 di daerah.