BPKP Sulbar Awasi Penyaluran PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Pemerintah dengan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini dilakukan sebagai salah upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, yang telah digulirkan oleh Pemerintah sejak tahun 2007.
Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) seperti PKH terbukti cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Pada tahun 2021, bantuan sosial PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, dan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun dalam 4 (empat) tahap pencairan. Secara khusus Menteri Sosial Republik Indonesia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan PKH agar tepat tepat sasaran, sesuai target dan akuntabel.
Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan PKH sampai dengan tahap 3 (per September 2021) untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah dan waktu. Tim juga melakukan identifikasi dan analisis atas permasalahan yang terjadi di lapangan seperti adanya perubahan data kependudukan, data ganda, perbedaan data jumlah penerimaan dan permasalahan lainnya agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat.
Pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, Tim melakukan konfirmasi dan wawancara dengan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Mamuju pada empat desa, yaitu Desa Rangas, Desa Sese, Desa Botteng dan Desa Saletto.