BPKP Sulbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Acara ini dihadiri oleh pimppinan di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil DPRD, Bupati, Forkopimda, serta tokoh-tokoh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pada acara ini hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Dewantoro. Rapat Paripurna diadakan pukul 09.00 WITA bertempat di kantor darurat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Suraidah Suhardi yang menjadi pemimpin Rapat Paripurna mengatakan bahwa peringatan HUT ke-17 Provinsi Sulawesi Barat yang jatih pada tanggal 22 September 2021 tidak terlepas dari pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2004 silam. Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi yang ke-33 di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 26 tahun 2004. Pada usia 17 tahun yang mana masih terhitung remaja, Provinsi Sulawesi Barat telah mendapat banyak rintangan dan ujian. Pada tahun 2021, selain terdampak pandemi COVID-19, Sulbar juga terdampak gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021 serta bencana alam lainnya berupa banjir dan tanah longsor.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) berkesempatan menyampaikan capaian Provinsi Sulawesi Barat yang telah didapat selama 17 tahun. Capaian-capain tersebut adalah peningkatan dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor lainnya. ABM juga menyampaikan apresiasi sebesar-sebesarnya kepada seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat yang telah mendukung Sulawesi Barat untuk menjadi provinsi yang lebih baik dan lebih maju. Pada kesempatan ini, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendgari Suhajar Dewantoro berharap agar Gubernur, Bupati, DPRD, serta masyarakat dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun Provinsi Sulawesi Barat menjadi lebih baik lagi. Suhajar Dewantoro mengutip pendapat dari Mark Turner dan David Hulme yang mengatakan bahwa Negara yang mengalami pertumbahan pesat dan sustainable memiliki organisasi sektor publik yang efektif.