BPKP Sulbar Gelar Library Cafe Bertajuk Bincang Santai Pelayanan Publik

Library Cafe diselenggarakan secara daring, bertempat di kedudukan masing-masing pembicara dan peserta dimulai pukul 14.00 WITA. Dengan mengusung tema “Bincang Santai tentang Pelayanan Publik oleh Instansi Pemerintah” kedua pembicara yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat bergantian memberikan materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Acara dipandu oleh pembawa acara sekaligus bertindak sebagai moderator yaitu Auditor dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Maria Endah Saraswati. Maria menyapa semua peserta Library Café dan menyampaikan bahwa Library Café merupakan sebuah ruang informal, tempat berbagi pengetahuan, memadukan perpustakaan dengan kedai kopi yang diilhami dengan konsep knowledge cafe, community of practice. Library Cafe (LC) adalah inovasi yang dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membudayakan berbagi pengetahuan. Acara diawali dengan penampilan akustik dua orang pegawai BPKP Sulawesi Barat, Boston Tindaon dan Deka Nanda. Maria kemudian mempersilakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Bararat, Lukman Umar untuk mnyampaikan materi pertama. Lukman banyak menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Ombudsman RI dan mengatakan bahwa Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat Independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Tugas Ombudsman meliputi (a) Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, (b) Melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan, (c) Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, (d) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, (e) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan (f) Membangun jaringan kerja, (g) Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta (h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Lukman secara detail menjelaskan tindak lanjut Ombudsman dalam menangani laporan dari masyarakat terkait hambatan dalam layanan publik yang diterima, sampai dengan pemaparan tentang lima substansi laporan tertinggi yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat daritahun 2013-2021, kepegawaian, pendidikan, perhubungan/insfrastruktur, kesehatan, dan laporan layanan agraria.

Sebelum pemaparan kedua oeh Kepala Perwakilan Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu, moderator mengajak peserta untuk menyimak video tentang layanan yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Hasoloan Manalu kemudian secara lebih mendalam memaparkan layanan publik yang diselenggarakan oleh BPKP. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, BPKP memiliki misi yang diemban sebagai pengawas dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional dan daerah. BPKP menyelenggarakan layanan dibidang audit intern yang terbagi dalam dua kelompok yaitu yang bersifat assurance berupa audit, reviu, evaluasi dan monitoring dan layanan kedua bersifat consulting berupa asistensi, bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan dan layanan lain yang bersifat pemberian jasa konsultansi. Dalam memberikan layanan, BPKP terikat dengan Standar Audit dan Kode Etik serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam hal penyelesaian waktu layanan dan biaya layanan. Hasoloan Manalu juga menjelaskann upaya pembangunan Zona Integritas yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hasoloan mengatakan bahwa BPKP sebagai salah satu pelayan masyarakat, berkomitmen untuk menciptakan sebuah sistem birokrasi yang bebas dari praktek-praktek korupsi kolusi dan nepotisme namun tetap mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hasoloan Manalu berharap bahwa kedepannya jika ada keluhan terkait dengan pelayanan BPKP dapat disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada agar bisa segera ditindaklanjuti.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Sesi Tanya jawab dengan peserta antara lain tentang asas keterbukaan dalam informasi publik, standar waktu dan biaya layanan di BPKP, peran Ombudsman RI dalam memperkuat atau mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan publik yang secara nyata tertuang dalam program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti IKM dan SPBE. Seluruh topik diskusi dapat direspon dengan baik oleh kedua pembicara dan acara dapat berjalan relatif lancar.