Hasoloan Manalu: Pendampingan untuk Meminimalkan Risiko/Permasalahan di Kemudian Hari

Bertempat di tenda Posko Satgas Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi, pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat berlangsung mulai pukul 20.50 WITA s.d 23.10 WITA. Turut hadir dalam rapat adalah tim dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang dipimpin oleh Asisten Deputi Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Kominfo Pers Provinsi Sulawesi Barat, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BPBD Kabupaten Majene, Kepala Dinas Perumahan dan Permukinan Kabupaten Mamuju, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, dan anggota tim terpadu Satgas Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Sulawesi Barat.

Agenda rapat fokus pada proses pendataan dan validasi rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Asisten Deputi Kemenko PMK, Nelwan Harahap  mendorong agar seluruh stakeholder dapat bekerja lebih cepat dengan koordinasi yang baik antar perangkat daerah terkait. Harapannya seluruh masyarakat terdampak dapat segera menerima stimulan untuk memperbaiki rumah. Jika sampai dengan batas waktu transisi darurat ke pemulihan pasca gempa, hasil validasi oleh tim di kabupaten belum final maka waktu masa transisi darurat ke pemulihan pasca bencana akan diperpanjang kembali.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris juga menyampaikan bahwa, telah tiba tim assessment bangunan dari Universitas Andalas, Padang (Sumatera Barat) di Mamuju. Rencananya akan dibuka klinik untuk konsultasi terkait perbaikan bangunan pasca gempa dengan pengalaman mereka pada waktu bencana gempa di Sumatera Barat.

Di akhir pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu menyampaikan bahwa BPKP telah melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Korem, Kodim Mamuju dan Majene dalam pengelolaan keuangan/bantuan bencana. Tujuan Pendmapingan adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas dan meminimalkan risiko atau permasalahan di kemudian hari. BPKP telah menyampaikan atensi dari hasil pendampingan, supaya tiap pihak yag diberi atensi dan saran segera dapat menindaklanjuti  sehingga tidak terjadi peramasalahan di kemudian hari. Hasoloan Manalu juga mengapresiasi prosedur pendataan rumah penduduk yang sudah dilakukan secara berlapis, mulai dari pendataan by name by address (BNBA) oleh RT/RW, Desa/Kelurahan, dibuatkan SK oleh Bupati kemudian sudah direviu oleh Inspektorat Utama BNPB. Proses selnjutnya adalah cek fisik dan valiadsi oleh tim gabungan BPBD, Perkim , Babinsa, Kepala lingkungan. Hasoloan Manalu berharap dengan pola berlapis dalam membangun basis data yang seperti itu mudah2an semakin valid yang natinya digunakan sebagai dasar pencairan dana stimulus rehabilitasi rumah terdampak bencana.